Demokrat berang kadernya kerap dikaitkan kasus korupsi
Jum'at, 29 November 2013 - 14:53 WIB
Demokrat berang kadernya kerap dikaitkan kasus korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat tampak berang ketika ditanya sejumlah kader mereka yang namanya muncul dalam persidangan di tindak pidana korupsi.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, kalau partainya mendukung pemberantasan korupsi sehingga tidak memberikan toleransi bila ada yang terlibat korupsi.
"Tetapi jangan yang kemudian yang diangkat (pemberitaan) Demokrat. Apakah benar di KPK isunya hanya Partai Demokrat. Kita dukung penuh KPK, tapi apa iya di KPK yang ada hanya Partai Demokrat," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2013).
Nurhayati meminta agar ada berimbangan informasi mengenai kasus korupsi dan tidak selalu membesar-besarkan bila terkait Partai Demokrat. "Ini harusnya dibuka lebar-lebar, supaya masyarakat tahu siapa yang berantas korupsi, tapi bukan berarti dianggap koruptor. Harus fair, bukan harus disebut dan jadi ramai (pemberitaan). Kasus-kasus yang di KPK itu gimana. DPR ini bukan isinya Partai Demokrat, banyak partai," tegasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Nurpati mengakui, kalau ada pengaruh dari pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dikaitkan dengan Partai Demokrat.
"Saya kira masyarakat bisa menilai pengaruh mungkin ada, tetapi tidak signifikan, Partai Demokrat tegas memberikan sanksi atas kadernya yang terkait masalah korupsi," terangnya.
Berita terkait:
Demokrat yakin Tri Yulianto tak terima THR
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, kalau partainya mendukung pemberantasan korupsi sehingga tidak memberikan toleransi bila ada yang terlibat korupsi.
"Tetapi jangan yang kemudian yang diangkat (pemberitaan) Demokrat. Apakah benar di KPK isunya hanya Partai Demokrat. Kita dukung penuh KPK, tapi apa iya di KPK yang ada hanya Partai Demokrat," kata Nurhayati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2013).
Nurhayati meminta agar ada berimbangan informasi mengenai kasus korupsi dan tidak selalu membesar-besarkan bila terkait Partai Demokrat. "Ini harusnya dibuka lebar-lebar, supaya masyarakat tahu siapa yang berantas korupsi, tapi bukan berarti dianggap koruptor. Harus fair, bukan harus disebut dan jadi ramai (pemberitaan). Kasus-kasus yang di KPK itu gimana. DPR ini bukan isinya Partai Demokrat, banyak partai," tegasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Nurpati mengakui, kalau ada pengaruh dari pemberitaan mengenai kasus korupsi yang dikaitkan dengan Partai Demokrat.
"Saya kira masyarakat bisa menilai pengaruh mungkin ada, tetapi tidak signifikan, Partai Demokrat tegas memberikan sanksi atas kadernya yang terkait masalah korupsi," terangnya.
Berita terkait:
Demokrat yakin Tri Yulianto tak terima THR
(maf)
