Ini 6 poin hasil rapat gabungan Komisi I DPR
Kamis, 28 November 2013 - 17:26 WIB
Ini 6 poin hasil rapat gabungan Komisi I DPR
A
A
A
Sindonews.com - Sekira lima jam Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II dan aparat keamanan.
Pertemuan itu bertujuan untuk membahas langkah ke depan, setelah aksi penyadapan yang dilakukan Australia. Ada enam poin kesimpulan yang mereka sepakati dari rapat tersebut.
"Ini sejarah buat Komisi I DPR menggelar rapat gabungan lintas mitra Komisi. Seperti Kapolri, walaupun suratnya terlambang bisa ikut menghadiri pertemuan. Ada enam kesimpulan," kata Ketua Komisi I, Mahfud Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2013).
Berikut enam poin kesimpulan hasil rapat gabungan tersebut:
Pertama, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.
Kedua, Komisi I DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap enam langkah roadmap yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia
Ketiga, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP
Keempat, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.
Kelima, Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri
Keenam, berkenaan poin lima di atas, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus.
Berita lawan penyadapan, Indonesia harus punya inovasi.
Pertemuan itu bertujuan untuk membahas langkah ke depan, setelah aksi penyadapan yang dilakukan Australia. Ada enam poin kesimpulan yang mereka sepakati dari rapat tersebut.
"Ini sejarah buat Komisi I DPR menggelar rapat gabungan lintas mitra Komisi. Seperti Kapolri, walaupun suratnya terlambang bisa ikut menghadiri pertemuan. Ada enam kesimpulan," kata Ketua Komisi I, Mahfud Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2013).
Berikut enam poin kesimpulan hasil rapat gabungan tersebut:
Pertama, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh negara Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi di Indonesia.
Kedua, Komisi I DPR RI meminta pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten terhadap enam langkah roadmap yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia
Ketiga, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan kantor perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP
Keempat, Komisi I DPR RI menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia.
Kelima, Komisi I DPR RI mendukung penuh pemerintah RI untuk segera mengembangkan sistem pertahanan dunia maya (cyber defence) dan memiliki satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri
Keenam, berkenaan poin lima di atas, Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Menkominfo, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg serta Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus.
Berita lawan penyadapan, Indonesia harus punya inovasi.
(maf)
