PPI nilai kinerja KPK masih tebang pilih
Kamis, 28 November 2013 - 14:23 WIB
PPI nilai kinerja KPK masih tebang pilih
A
A
A
Sindonews.com - Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tidak dapat diharapkan penuh dalam penanganan kasus korupsi yang ada di Indonesia.
Pasalnya, KPK masih tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Hal tersebut terbukti dari pemeriksaan Wakil Presiden (Wapres) Boediono yang tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi.
"Tergambar dari kerja-kerja KPK yang (masih) tebang pilih. Selain tergambar dalam menangani Hambalang, juga terlihat dalam menangani pemeriksaan Boediono," kata Juru Bicara (Jubir) PPI, Ma'mun Murod dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Selain itu, PPI juga menilai, KPK memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan Wapres Boediono di Gedung KPK, namun PPI melihat hal tersebut tidak dilakukan oleh KPK karena ada muatan politis.
"Tebang pilihnya KPK jangan ditilik dalam perspektif hukum, tapi wajib dilihat dalam perspektif politik. Kalau masalah hukum, yakinlah KPK tidak akan kesulitan dan sungkan untuk memeriksa Boediono di kantor KPK. Keengganan KPK periksa Boediono di kantor KPK, jangan dilihat sederhana semata persoalan teknis. Ini sarat persoalan politik," papar Ma'mun.
Baca berita:
Adhyaksa: Hambalang tempat jin buang anak
Pasalnya, KPK masih tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Hal tersebut terbukti dari pemeriksaan Wakil Presiden (Wapres) Boediono yang tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi.
"Tergambar dari kerja-kerja KPK yang (masih) tebang pilih. Selain tergambar dalam menangani Hambalang, juga terlihat dalam menangani pemeriksaan Boediono," kata Juru Bicara (Jubir) PPI, Ma'mun Murod dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Selain itu, PPI juga menilai, KPK memiliki kapasitas untuk melakukan pemeriksaan Wapres Boediono di Gedung KPK, namun PPI melihat hal tersebut tidak dilakukan oleh KPK karena ada muatan politis.
"Tebang pilihnya KPK jangan ditilik dalam perspektif hukum, tapi wajib dilihat dalam perspektif politik. Kalau masalah hukum, yakinlah KPK tidak akan kesulitan dan sungkan untuk memeriksa Boediono di kantor KPK. Keengganan KPK periksa Boediono di kantor KPK, jangan dilihat sederhana semata persoalan teknis. Ini sarat persoalan politik," papar Ma'mun.
Baca berita:
Adhyaksa: Hambalang tempat jin buang anak
(maf)
