Timwas Century belum putuskan undang Boediono
Timwas Century belum putuskan undang Boediono
A
A
A
Sindonews.com - Meski ada usulan dari beberapa fraksi agar Tim Pengawas (Timwas) Century bisa meminta keterangan dari Wakil Presiden (Wapres) Boediono, namun Pimpinan Timwas Pramono Anung, belum bisa memutuskan keinginan itu.
Ia mengatakan, keputusan pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu baru akan ditentukan usai melakukan rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Satu hal soal pemanggilan Boediono akan diputuskan dalam rapat sebelum rapat dengan KPK pada tanggal 4 Desember, KPK kita undang jam 10.00 WIB, supaya Timwas lengkap, kita akan putuskan saat itu," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2013).
Lanjut Pramono, sejauh ini baru ada empat fraksi yang mengusulkan agar Timwas Century menghadirkan Boediono. "Tadi beberapa fraksi mengusulkan," ucapnya.
"Di antaranya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Golkar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), secara prinsip setuju, tapi saya tidak ambil keputusan padi hari ini, karena ingin mendengarkan fraksi-fraksi lebih lengkap," tegasnya.
Politikus PDIP ini menegaskan, keinginan itu harus diputuskan secara matang karena posisi Boediono sebagai orang nomor dua di negeri ini. "Bagaimanapun ini menyangkut Wapres. Walaupun saat itu beliau masih menjadi Gubernur BI," tuntasnya.
Berita terkait:
Diboikot media, KPK kena batunya.
Ia mengatakan, keputusan pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu baru akan ditentukan usai melakukan rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Satu hal soal pemanggilan Boediono akan diputuskan dalam rapat sebelum rapat dengan KPK pada tanggal 4 Desember, KPK kita undang jam 10.00 WIB, supaya Timwas lengkap, kita akan putuskan saat itu," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2013).
Lanjut Pramono, sejauh ini baru ada empat fraksi yang mengusulkan agar Timwas Century menghadirkan Boediono. "Tadi beberapa fraksi mengusulkan," ucapnya.
"Di antaranya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Golkar, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), secara prinsip setuju, tapi saya tidak ambil keputusan padi hari ini, karena ingin mendengarkan fraksi-fraksi lebih lengkap," tegasnya.
Politikus PDIP ini menegaskan, keinginan itu harus diputuskan secara matang karena posisi Boediono sebagai orang nomor dua di negeri ini. "Bagaimanapun ini menyangkut Wapres. Walaupun saat itu beliau masih menjadi Gubernur BI," tuntasnya.
Berita terkait:
Diboikot media, KPK kena batunya.
(maf)
Explore More