Bamsoet kritik pengakuan Boediono soal Century
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo menyingung pernyataan Wakil Presiden Boediono soal kasus megaskandal korupsi Bank Century. Bambang meragukan Boediono bekerja sesuai tanggung jawab.
"Kalau mengambil kebijakan dengan hati bersih tentu tidak akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kalau itu suatu kehormatan, tentu data yang disajikan bukanlah data akal-akalan atau tipu muslihat," ujar Pria yang akrab disapa Bamsoet ini melalui siaran pers, Minggu (24/11/2013).
Bamsoet mengulas kembali kronologi rapat KSSK yang diselenggarakan untuk memutuskan Bank Century bank gagal berdampak sitemik dan membuat pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century.
Dia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK saat itu sangat marah karena apa yang disajikan padanya tidak akurat. "Sehingga dia mempertanyakan bagaimana ceritanya keputusan yang ditandanganinya dari Rp.632miliar tiba-tiba dalam waktu dua hari (sabtu dan minggu) tiba-tiba membengkak pada hari seninnya menjadi Rp.2,5triliun, dan pada akhirnya dalam hitungan bulan menjadi Rp.6,7triliun," kata Bamsoet.
Sehingga anggota Komisi III DR ini menilai, apa yang disampaikan Boediono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia pascadiperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi.
"Apa yang disampaikan Boediono dalam jumpa persnya di Kantor Wapres sangat bertolak belakang dengan fakta dan perbuatannya saat proses pengambilan keputusan itu," tandas dia.
Keterangan Boediono, lanjut politikus Golkar ini, tidak akan mengecoh perhatian publik atas kasus yang tak kunjung tuntas ini. Sebab bukti hukum yang ada tidak akan memutarbalikkan fakta hukum.
"Karena bukti dan fakta termasuk seluruh rekaman, notulen, akta notaris dan Surat yang janggal serta dokumen-dokumen dalam proses FPJP dan bailout itu sudah beredar di ruang publik," kata dia.
Kemudian, lanjut dia, bagaimana Boediono mejelaskan keterangan JK selaku pelaksana tugas Presiden ketika itu, tidak dilaporkan dan bahkan terkesan seperti operasi senyap. "Lalu, bagaimana kita menjelaskan keterangan Sri Mulyani kepada JK bahwa dia tertipu oleh BI. Belum lagi penjelasan Robert Tantular bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan FPJP dan minta di bailout atau diambil alih karena sudah ada negosiasi dengan pihak ketiga dan kebutuhan banknya hanya Rp1 triliun," papar Bamsoet.
"Bagaimana juga dengan laporan Sri Mulyani dalam tiga suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan posisinya dalam pengambilan kebijakan bailout Bank Century yang janggal itu. Masih banyak pertanyaan yang bisa menggugurkan alasan berdampak sistemik yang disampaikan Boediono mengingat bank tersebut berskala kecil dan pinjaman antar banknya pun hanya 0,03 persen," tandas dia.
Boediono tegaskan laksanakan tanggungjawab setulus hati
"Kalau mengambil kebijakan dengan hati bersih tentu tidak akan menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kalau itu suatu kehormatan, tentu data yang disajikan bukanlah data akal-akalan atau tipu muslihat," ujar Pria yang akrab disapa Bamsoet ini melalui siaran pers, Minggu (24/11/2013).
Bamsoet mengulas kembali kronologi rapat KSSK yang diselenggarakan untuk memutuskan Bank Century bank gagal berdampak sitemik dan membuat pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century.
Dia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK saat itu sangat marah karena apa yang disajikan padanya tidak akurat. "Sehingga dia mempertanyakan bagaimana ceritanya keputusan yang ditandanganinya dari Rp.632miliar tiba-tiba dalam waktu dua hari (sabtu dan minggu) tiba-tiba membengkak pada hari seninnya menjadi Rp.2,5triliun, dan pada akhirnya dalam hitungan bulan menjadi Rp.6,7triliun," kata Bamsoet.
Sehingga anggota Komisi III DR ini menilai, apa yang disampaikan Boediono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia pascadiperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi.
"Apa yang disampaikan Boediono dalam jumpa persnya di Kantor Wapres sangat bertolak belakang dengan fakta dan perbuatannya saat proses pengambilan keputusan itu," tandas dia.
Keterangan Boediono, lanjut politikus Golkar ini, tidak akan mengecoh perhatian publik atas kasus yang tak kunjung tuntas ini. Sebab bukti hukum yang ada tidak akan memutarbalikkan fakta hukum.
"Karena bukti dan fakta termasuk seluruh rekaman, notulen, akta notaris dan Surat yang janggal serta dokumen-dokumen dalam proses FPJP dan bailout itu sudah beredar di ruang publik," kata dia.
Kemudian, lanjut dia, bagaimana Boediono mejelaskan keterangan JK selaku pelaksana tugas Presiden ketika itu, tidak dilaporkan dan bahkan terkesan seperti operasi senyap. "Lalu, bagaimana kita menjelaskan keterangan Sri Mulyani kepada JK bahwa dia tertipu oleh BI. Belum lagi penjelasan Robert Tantular bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan FPJP dan minta di bailout atau diambil alih karena sudah ada negosiasi dengan pihak ketiga dan kebutuhan banknya hanya Rp1 triliun," papar Bamsoet.
"Bagaimana juga dengan laporan Sri Mulyani dalam tiga suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan posisinya dalam pengambilan kebijakan bailout Bank Century yang janggal itu. Masih banyak pertanyaan yang bisa menggugurkan alasan berdampak sistemik yang disampaikan Boediono mengingat bank tersebut berskala kecil dan pinjaman antar banknya pun hanya 0,03 persen," tandas dia.
Boediono tegaskan laksanakan tanggungjawab setulus hati
(lal)