Gerakan civil society pengaruhi peta politik Indonesia
Sabtu, 23 November 2013 - 14:21 WIB
Gerakan civil society pengaruhi peta politik Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Gerakan civil society semakin menunjukkan pengaruhnya, dalam peta perpolitikan nasional. Hal itu diungkapkan Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
Menurutnya, gerakan masyarakat sipil tersebut, dinilai semakin menonjol, khususnya dalam mengutarakan calon-calon pemimpin.
Pelaksanaan Pemilu 2014 pun, lanjutnya, bisa berubah dengan adanya desakan dan dorongan dari civil society.
Contoh nyata, adalah evaluasi kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Jadi kalau civil society cerdas, mereka enggak berani. Kalau sipil society ignore (abai), mereka akan jalan," katanya di Jakarta, Sabtu (23/10/2013).
Siti pun optimis, dengan semakin besarnya desakan dan kekuatan civil society, pelaksaan pemilu bisa diselamatkan dari tangan-tangan yang ingin bermain kotor, untuk meraih kekuasaan.
Politikus atau elite-elite partai yang korup, susah untuk menghindar dan tidak dipilih. Karena berkat dukungan media, perilaku korup tersebut tersiar ke masyarakat.
"Jadi saya masih optimis, karena tidak ada yang kebal terhadap teriakan kita. Sejak 1999, kekebalan atau imunitas itu menurun yang dimiliki oleh para pejabat. Karena setiap lima tahun, mereka akan dipenalti (melalui pemilu)," ujar dia.
Menurut Siti, pemilu seharusnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Sehingga, apa saja yang membuat publik tidak percaya, harus dievaluasi.
"Pemilu tidak boleh menciptakan ketidak percayaan publik, terhadap penyelenggara negara," imbuh dia.
Klik di sini untuk berita terkait.
Menurutnya, gerakan masyarakat sipil tersebut, dinilai semakin menonjol, khususnya dalam mengutarakan calon-calon pemimpin.
Pelaksanaan Pemilu 2014 pun, lanjutnya, bisa berubah dengan adanya desakan dan dorongan dari civil society.
Contoh nyata, adalah evaluasi kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Jadi kalau civil society cerdas, mereka enggak berani. Kalau sipil society ignore (abai), mereka akan jalan," katanya di Jakarta, Sabtu (23/10/2013).
Siti pun optimis, dengan semakin besarnya desakan dan kekuatan civil society, pelaksaan pemilu bisa diselamatkan dari tangan-tangan yang ingin bermain kotor, untuk meraih kekuasaan.
Politikus atau elite-elite partai yang korup, susah untuk menghindar dan tidak dipilih. Karena berkat dukungan media, perilaku korup tersebut tersiar ke masyarakat.
"Jadi saya masih optimis, karena tidak ada yang kebal terhadap teriakan kita. Sejak 1999, kekebalan atau imunitas itu menurun yang dimiliki oleh para pejabat. Karena setiap lima tahun, mereka akan dipenalti (melalui pemilu)," ujar dia.
Menurut Siti, pemilu seharusnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil pemilu. Sehingga, apa saja yang membuat publik tidak percaya, harus dievaluasi.
"Pemilu tidak boleh menciptakan ketidak percayaan publik, terhadap penyelenggara negara," imbuh dia.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
