DPR nilai BKKBN tak punya data ledakan penduduk
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR Endang Agustin Syarwan Hamid mengatakan, sampai saat ini tidak ada data yang disediakan BKKBN, terkait ledakan pertumbuhan penduduk di daerah.
Dalam hal ini, data yang dikatagorikan daerah padat penduduk, dan daerah yang menjadi prioritas untuk ditekan jumlah penduduknya.
“Ini namanya tidak terintegrasi, karena KB adalah urusan nasional bukan dikerjakan oleh BKKBN sendiri,” kata dia saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (22/11/2013).
Dia mengatakan, kondisi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Indonesia, semakin lama semakin menurun dikarenakan faktor usia. Selain itu jumlah yang tidak seimbang dengan penduduk yang padat, menjadikan fungsinya yang tidak maksimal.
Untuk itu, lanjutnya, BKKBN harus mepunyai target untuk dapat menekan angka kelahiran.
“Sampai saat ini tidak ada target berapa lama BKKBN, bagaimana konsepnya untuk menurunkan angka kelahiran, dan kepadatan penduduk. Apa saja yang selama ini dikerjakan?,” tegasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
Dalam hal ini, data yang dikatagorikan daerah padat penduduk, dan daerah yang menjadi prioritas untuk ditekan jumlah penduduknya.
“Ini namanya tidak terintegrasi, karena KB adalah urusan nasional bukan dikerjakan oleh BKKBN sendiri,” kata dia saat dihubungi KORAN SINDO, Jumat (22/11/2013).
Dia mengatakan, kondisi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Indonesia, semakin lama semakin menurun dikarenakan faktor usia. Selain itu jumlah yang tidak seimbang dengan penduduk yang padat, menjadikan fungsinya yang tidak maksimal.
Untuk itu, lanjutnya, BKKBN harus mepunyai target untuk dapat menekan angka kelahiran.
“Sampai saat ini tidak ada target berapa lama BKKBN, bagaimana konsepnya untuk menurunkan angka kelahiran, dan kepadatan penduduk. Apa saja yang selama ini dikerjakan?,” tegasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)