Disadap, Wiranto sarankan Indonesia kaji hukum internasional

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memperlihatkan sikapnya terkait terbongkarnya penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat, salah satunya dengan memanggil pulang Duta Besar (Dubes) Indonesia di Australia.

Menilai hal tersebut, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto enggan berkomentar.

"Silakan sampeyan sendiri yang menilai (sikap yang ditunjukan Presiden) masak saya yang harus menilai, gimana sich," jelas Wiranto, seusai mengunjungi lokasi pameran Solo kreatif Expo yang di gelar di Benteng Vastenburg, Kamis (21/11/2013).

Menurut Wiranto, menyangkut penyadapan yang dilakukan Australia dirinya sudah berulang kali mengatakan, boleh atau tidaknya penyadapan tersebut perlu dilakukan oleh suatu negara, perlu dilihat dari kaca mata hukum Internasional.

Bila penyadapan tersebut secara hukum Internasional diperbolehkan, maka Indonesia perlu melakukan intropeksi ke dalam. Yaitu dengan cara memperbaiki teknologi penyadapan. Wiranto mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan agar negara lain tidak mudah melakukan penyadapan bila hukum Internasional memperbolehkan penyadapan antaar negara itu diperbolehkan.

"Tapi bila hukum Internasional penyadapan antar negara tidak diperbolehkan, maka Indonesia harus melayangkan protes keras. Mudah bukan, masalahnya sederhana sekali kita tidak perlu pusing pusing," ucap Calon Presiden (Capres) Partai Hanura ini.

Menyangkut perlu atau tidaknya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia, mantan Panglima TNI ini menyerahkan sepenuhnya jawaban tersebut kepada Menteri Luar Negeri Australia.

Pasalnya, hanya Menlu yang mengetahui negara tersebut menguntungkan atau tidak bagi Indonesia. "Tanyakan pada Menlu dong perlu atau tidaknya Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Australia," pungkasnya.

Berita terkait:
Jenderal Moeldoko tarik alutsista dari Australia.