Gubernur DKI tak cemas dengan isu penyadapan

Selasa, 19 November 2013 - 11:45 WIB
Gubernur DKI tak cemas...
Gubernur DKI tak cemas dengan isu penyadapan
A A A
Sindonews.com - Santernya isu penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia ke sejumlah petinggi di Indonesia, rupanya tak membuat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) cemas.

"Mau sadap saya, sadap apa? Masak urusan Blok G (Tanah Abang) disadap, masak urusan PKL (Pedagang Kaki Lima) disadap, kampung deret disadap," katanya saat ditemui di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2013).

Menurut Jokowi, penyadapan biasanya dilakukan instansi intelegen ke sejumlah petinggi negara lainnya demi mendapatkan informasi penting. Namun di tingkat Gubernur, kemungkinan penyadapan dinilai relatif kecil. "Itu urusan antar negara biasanya. Kalau saya yang disadap, mau dengar apa?," tanyanya.

Perlu diketahui, laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan istrinya, Ani Yudhoyono, beserta sejumlah menteri.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.
(maf)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Menggelar Car Free Day di Rasuna Said
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved