Ricuh, Polri salahkan MK

Sindonews.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyalahkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas kericuhan yang dilakukan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku siang tadi.

Polri meyakini kerusuhan yang terjadi di lembaga pengadilan konstitusi negara itu tidak akan terjadi jika pihak MK telah berkoordinasi sebelumnya dengan kepolisian setempat, baik Polres maupun Polda Metro Jaya.

"Seharusnya MK itu berkoordinasi dengan Polres atau Polda sebelumnya. Agar kerusuhan seperti itu tidak terjadi," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F Sompie saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Untuk itu, Polri berharap kepada pihak MK agar dapat belajar dari kerusuhan tersebut dan melakukan koordinasi. Koordinasi bertujuan agar Polri dapat mengamankan setiap jalannya persidangan yang diselenggarakan oleh MK.

Ronny juga mengatakan bahwa situasi di MK saat ini sudah berangsur-angsur kondusif, karena Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya sudah berhasil mengamankan tempat tersebut. "Situasi saat ini sudah kondusif," tandas Ronny.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, putusan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh. Puluhan pendukung salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur merangsek masuk ke ruang sidang dan nyaris menghajar majelis hakim.

Kerusuhan terjadi sekira puku 11.30 WIB, siang tadi. Dari pantauan di lapangan, kerusuhan bermula saat beberapa pendukung sebuah pasangan calon berteriak-teriak di luar ruang sidang, Lantai 2, Gedung MK.

Kerusuhan tersebut terjadi saat majelis hakim konstitusi menggelar sidang putusan sengketa ulang Pemilukada Provinsi Maluku.

Hanya beberapa menit, puluhan massa merangsek masuk ke ruang sidang. Mereka pun mengejar majelis hakim. Para majelis hakim pun berlarian mengamankan diri masing-masing lewat pintu belakang.

Sayangnya, pihak aparat kepolisian di Gedung MK hanya sedikit. Aparat nampak tak bisa berbuat apa-apa.