Kesimpulan pertemuan SBY dengan pimpinan lembaga negara
Rabu, 13 November 2013 - 16:33 WIB
Kesimpulan pertemuan SBY dengan pimpinan lembaga negara
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menggelar pertemuan silaturahmi dengan para pimpinan lembaga negara, membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menuturkan, maksud dari pertemuan Presiden SBY dengan para pimpinan lembaga negara adalah, untuk mendengarkan paparan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tentang masalah DPT.
Djoko menjelaskan, terdapat lima kesimpulan dari pertemuan SBY dengan para pimpinan lembaga negara tersebut. "Pertama, semua sepakat untuk segera menyempurnakan dan mensinkronkan data, kan sekarang sedang berproses, berprogres antara KPU dan Mendagri. Harus ada kecocokan, ini butuh waktu," kata Djoko Suyanto, di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2013).
Kedua, menyarankan kepada KPU dan Kemendagri untuk turun ke lapangan, mengingat data pemilih itu justru dari daerah. "Di sini kepala daerah bertanggung jawab tentang daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, KPU dan Kemendagri akan turun ke bawah untuk mensinkronisasi data-data supaya tidak ada perbedaan," ucapnya.
Ketiga, diimbau kepada masyarakat agar aktif mendaftar ke pantarlih di masing-masing kecamatan dan kabupaten atau kota. "Harus ada juga peran aktif dari masyarakat untuk mendaftar. Nama saya sudah masuk atau belum. Itu juga penting. Dengan turunnya tim dari Kemendagri dan KPU ini nanti, akan klop antara yang bawah dan dari atas," imbuhnya.
Menurutnya, untuk mensinkronkan data pemilih, memang memerlukan waktu yang cukup banyak. "Saya tidak tahu angkanya, tapi masih ada perbedaan. Sekarang sedang berproses untuk sinkronisasi dan sudah mengecil angkanya. Tidak usah terburu-terburu, tidak usah ada limit waktu yang terlalu mendesak, yang penting ada waktu yang cukup," ungkapnya.
Semua pimpinan lembaga negara yang hadir dalam pertemuan tadi, kata dia, sepakat perlu ada waktu yang cukup untuk menangani permasalahan DPT tersebut, agar perbedan antara KPU dan Kemendagri bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup. Sehingga, lanjut dia, kepuasan publik terkait hal ini cukup.
"Terakhir, diimbau KPU maupun Mendagri secara periodik menjelaskan ke masyarakat progresnya seperti apa. Tidak menunggu ditanya. Progresnya misalnya dalam dua minggu seperti apa. Jadi lima poin itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, para pimpinan lembaga Negara yang hadir yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua KY Suparman Marzuki, Ketua MK Hamdan Zoelva, Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto.
Berita terkait:
SBY bantah pemerintah sengaja ciptakan DPT bermasalah.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menuturkan, maksud dari pertemuan Presiden SBY dengan para pimpinan lembaga negara adalah, untuk mendengarkan paparan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi tentang masalah DPT.
Djoko menjelaskan, terdapat lima kesimpulan dari pertemuan SBY dengan para pimpinan lembaga negara tersebut. "Pertama, semua sepakat untuk segera menyempurnakan dan mensinkronkan data, kan sekarang sedang berproses, berprogres antara KPU dan Mendagri. Harus ada kecocokan, ini butuh waktu," kata Djoko Suyanto, di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2013).
Kedua, menyarankan kepada KPU dan Kemendagri untuk turun ke lapangan, mengingat data pemilih itu justru dari daerah. "Di sini kepala daerah bertanggung jawab tentang daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, KPU dan Kemendagri akan turun ke bawah untuk mensinkronisasi data-data supaya tidak ada perbedaan," ucapnya.
Ketiga, diimbau kepada masyarakat agar aktif mendaftar ke pantarlih di masing-masing kecamatan dan kabupaten atau kota. "Harus ada juga peran aktif dari masyarakat untuk mendaftar. Nama saya sudah masuk atau belum. Itu juga penting. Dengan turunnya tim dari Kemendagri dan KPU ini nanti, akan klop antara yang bawah dan dari atas," imbuhnya.
Menurutnya, untuk mensinkronkan data pemilih, memang memerlukan waktu yang cukup banyak. "Saya tidak tahu angkanya, tapi masih ada perbedaan. Sekarang sedang berproses untuk sinkronisasi dan sudah mengecil angkanya. Tidak usah terburu-terburu, tidak usah ada limit waktu yang terlalu mendesak, yang penting ada waktu yang cukup," ungkapnya.
Semua pimpinan lembaga negara yang hadir dalam pertemuan tadi, kata dia, sepakat perlu ada waktu yang cukup untuk menangani permasalahan DPT tersebut, agar perbedan antara KPU dan Kemendagri bisa diselesaikan dalam waktu yang cukup. Sehingga, lanjut dia, kepuasan publik terkait hal ini cukup.
"Terakhir, diimbau KPU maupun Mendagri secara periodik menjelaskan ke masyarakat progresnya seperti apa. Tidak menunggu ditanya. Progresnya misalnya dalam dua minggu seperti apa. Jadi lima poin itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, para pimpinan lembaga Negara yang hadir yakni Ketua KPU Husni Kamil Manik, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua KY Suparman Marzuki, Ketua MK Hamdan Zoelva, Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi dan Ketua MPR Sidarto Danusubroto.
Berita terkait:
SBY bantah pemerintah sengaja ciptakan DPT bermasalah.
(maf)
