Demokrat: Surat temuan PPI biar diproses KPK
Rabu, 13 November 2013 - 14:26 WIB
Demokrat: Surat temuan PPI biar diproses KPK
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrat mengaku kecewa, dengan sikap Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang digawangi oleh mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang telah menuding Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terlibat dalam kasus Hambalang.
"Jelas itu, tapi lebih baik kita serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman di Wisma Syahid Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ciputat, Rabu (13/11/2013).
Menurut Hayono, tidak sepantasnya PPI menunjukkan surat palsu yang berasal dari pegawai KPK tersebut kepada media massa. Hayono menegaskan, jika PPI memang memiliki data yang valid tentang keterlibatan petinggi di Partai Demokrat terkait kasus Hambalang, sebaiknya diserahkan kepada KPK.
"Padahal KPK ada kan. Langsung saja, kalau memang itu disebut ada pelanggaran hukum, jangan ragu-ragu, kita serahkan kepada KPK, jangan politisasi," pungkas Hayono.
Untuk diketahui, sebelumnya PPI menunjukkan kepada media surat kaleng yang diduga kuat berasal dari pegawai KPK yang didalamnya menyebutkan bahwa SBY dan Ibas terlibat dalam lingkaran skandal kasus Hambalang.
Berita terkait:
Surat untuk Anas dari pegawai KPK.
"Jelas itu, tapi lebih baik kita serahkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman di Wisma Syahid Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ciputat, Rabu (13/11/2013).
Menurut Hayono, tidak sepantasnya PPI menunjukkan surat palsu yang berasal dari pegawai KPK tersebut kepada media massa. Hayono menegaskan, jika PPI memang memiliki data yang valid tentang keterlibatan petinggi di Partai Demokrat terkait kasus Hambalang, sebaiknya diserahkan kepada KPK.
"Padahal KPK ada kan. Langsung saja, kalau memang itu disebut ada pelanggaran hukum, jangan ragu-ragu, kita serahkan kepada KPK, jangan politisasi," pungkas Hayono.
Untuk diketahui, sebelumnya PPI menunjukkan kepada media surat kaleng yang diduga kuat berasal dari pegawai KPK yang didalamnya menyebutkan bahwa SBY dan Ibas terlibat dalam lingkaran skandal kasus Hambalang.
Berita terkait:
Surat untuk Anas dari pegawai KPK.
(maf)
