Indonesia butuh pemimpin yang bisa redam masalah
Selasa, 12 November 2013 - 19:50 WIB
Indonesia butuh pemimpin yang bisa redam masalah
A
A
A
Sindonews.com - Salah satu peserta konvensi penjaringan Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat Ali Masykur Musa mengatakan, pluralisme menjadi suatu keharusan di Indonesia.
Dia pun berjanji akan menjadikan isu pluralisme sebagai tema yang pertama diusung, apabila dirinya terpilih sebagai pemenang di Konvensi Capres Partai Demokrat.
Hal demikian dikatakannya menanggapi hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Minggu 11 November 2013, yang menyebutkan dirinya menempati posisi ketiga yang dianggap pluralis.
"Pluralisme suatu keharusan di sebuah negara Pancasila. Sebab itu, membangun pluralisme harus menjadi komitmen semua pihak. Baik pemerintah pusat, daerah, tokoh formal maupun informal dan para pemimpin partai politik," kata Ali Masykur dalam keterangan resminya, Selasa (12/11/2013).
Saat ini, kata dia, Indonesia berada dalam masa transisi dan mengharuskan terbangunnya suasana politik yang penuh toleran, agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berjalan damai. Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini sendi sosial bangsa Indonesia telah bergeser dari kohesif menuju ke individualistik.
Dengan demikian, kehidupan masyarakat kita akhirnya cenderung tidak mampu mengembangkan toleransi yang menghargai perbedaan. "Karena itulah, yang dibutuhkan dalam kepemimpinan yang akan datang, masyarakat menginginkan agar pemimpinannya itu mampu menjadi peredam masalah sosial," tuturnya.
Selain itu, dia berjanji, bakal menjadi tokoh yang mampu menjadi solidarity maker di level sosial dan politik. Dirinya mengaku, sikap plural bukanlah masalah di tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU).
"Karena memang sikap seperti ini (pluralis) sudah menjadi sikap keseharian dari pimpinan-pimpinan Nahdhatul Ulama yang mengedepankan toleransi sebagai prinsip etika sosial kita," ucapnya.
Dia menambahkan, akhir-akhir ini, pluralisme tidak dihargai, sebab politik, agama dan etnik telah menjadi alat para pimpinan baik formal maupun informal agama. Pada akhirnya cenderung melahirkan kekerasan antar umat beragama dan kekerasan antar etnik di Indonesia.
"Padahal 10 tahun yang lalu kita tidak melihat adanya kekerasan antar suku, justru setelah reformasi inilah melahirkan kekerasan antar suku di Indonesia. Makanya kita harus berani dan kritis di Indonesia yang pluralis," tegasnya.
Selain itu, Masykur menambahkan, seharusnya keragaman bisa dijadikan potensi di Indonesia. Sayangnya, perbedaan itu menjadi komoditas politik yang acapkali dibenturkan. "Solusinya adalah, leadership. Membutuhkan leadership yang memiliki nilai-nilai toleransi," ungkapnya.
"Dari segi program-programnya mengedepankan pendekatan kultural yang menumbuhkan karakter bangsa. Selama ini pendidikan karakter bangsa kan ditinggal," imbuhnya.
Dia pun berjanji akan menjadikan isu pluralisme sebagai tema yang pertama diusung, apabila dirinya terpilih sebagai pemenang di Konvensi Capres Partai Demokrat.
Hal demikian dikatakannya menanggapi hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Minggu 11 November 2013, yang menyebutkan dirinya menempati posisi ketiga yang dianggap pluralis.
"Pluralisme suatu keharusan di sebuah negara Pancasila. Sebab itu, membangun pluralisme harus menjadi komitmen semua pihak. Baik pemerintah pusat, daerah, tokoh formal maupun informal dan para pemimpin partai politik," kata Ali Masykur dalam keterangan resminya, Selasa (12/11/2013).
Saat ini, kata dia, Indonesia berada dalam masa transisi dan mengharuskan terbangunnya suasana politik yang penuh toleran, agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berjalan damai. Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini sendi sosial bangsa Indonesia telah bergeser dari kohesif menuju ke individualistik.
Dengan demikian, kehidupan masyarakat kita akhirnya cenderung tidak mampu mengembangkan toleransi yang menghargai perbedaan. "Karena itulah, yang dibutuhkan dalam kepemimpinan yang akan datang, masyarakat menginginkan agar pemimpinannya itu mampu menjadi peredam masalah sosial," tuturnya.
Selain itu, dia berjanji, bakal menjadi tokoh yang mampu menjadi solidarity maker di level sosial dan politik. Dirinya mengaku, sikap plural bukanlah masalah di tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU).
"Karena memang sikap seperti ini (pluralis) sudah menjadi sikap keseharian dari pimpinan-pimpinan Nahdhatul Ulama yang mengedepankan toleransi sebagai prinsip etika sosial kita," ucapnya.
Dia menambahkan, akhir-akhir ini, pluralisme tidak dihargai, sebab politik, agama dan etnik telah menjadi alat para pimpinan baik formal maupun informal agama. Pada akhirnya cenderung melahirkan kekerasan antar umat beragama dan kekerasan antar etnik di Indonesia.
"Padahal 10 tahun yang lalu kita tidak melihat adanya kekerasan antar suku, justru setelah reformasi inilah melahirkan kekerasan antar suku di Indonesia. Makanya kita harus berani dan kritis di Indonesia yang pluralis," tegasnya.
Selain itu, Masykur menambahkan, seharusnya keragaman bisa dijadikan potensi di Indonesia. Sayangnya, perbedaan itu menjadi komoditas politik yang acapkali dibenturkan. "Solusinya adalah, leadership. Membutuhkan leadership yang memiliki nilai-nilai toleransi," ungkapnya.
"Dari segi program-programnya mengedepankan pendekatan kultural yang menumbuhkan karakter bangsa. Selama ini pendidikan karakter bangsa kan ditinggal," imbuhnya.
(maf)
