KPU keluhkan soal anggaran perbaikan DPT
Selasa, 12 November 2013 - 14:42 WIB
KPU keluhkan soal anggaran perbaikan DPT
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akui kesulitan untuk melakukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sedang digarap petugas KPU kabupaten atau kota.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, setelah ditetapkannya DPT 4 November lalu, memang tak tersedia lagi anggaran KPU untuk melakukan perbaikan dan pembersihan DPT tingkat daerah.
Menurutnya, sehingga hal tersebut harus menunggu persetujuan kembali dari pemerintah. "Sementara kita punya pekerjaan yang harus dikerjakan," kata Hadar, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Namun begitu, lanjut Hadar, pihaknya sudah mengajukan permintaan anggaran tersebut kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk disediakan anggaran tambahan.
"Jadi, kabarnya sudah kami diminta untuk menyerahkan surat dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang menyatakan, bahwa ada DPT yang harus dicek," ujarnya.
Sehingga, kata Hadar, pihaknya sedang menunggu surat yang menjadi permintaan Bawaslu terkait perbaikan DPT tersebut, apakah sudah disetorkan kepada Kemenkeu apa belum. "Mudah-mudahan bisa dibantu, sehingga teman-teman di lapangan bisa bekerja dengan baik," tutupnya.
Berita terkait:
KPU tak sanggup penuhi hak pilih di LN.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, setelah ditetapkannya DPT 4 November lalu, memang tak tersedia lagi anggaran KPU untuk melakukan perbaikan dan pembersihan DPT tingkat daerah.
Menurutnya, sehingga hal tersebut harus menunggu persetujuan kembali dari pemerintah. "Sementara kita punya pekerjaan yang harus dikerjakan," kata Hadar, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Namun begitu, lanjut Hadar, pihaknya sudah mengajukan permintaan anggaran tersebut kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk disediakan anggaran tambahan.
"Jadi, kabarnya sudah kami diminta untuk menyerahkan surat dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang menyatakan, bahwa ada DPT yang harus dicek," ujarnya.
Sehingga, kata Hadar, pihaknya sedang menunggu surat yang menjadi permintaan Bawaslu terkait perbaikan DPT tersebut, apakah sudah disetorkan kepada Kemenkeu apa belum. "Mudah-mudahan bisa dibantu, sehingga teman-teman di lapangan bisa bekerja dengan baik," tutupnya.
Berita terkait:
KPU tak sanggup penuhi hak pilih di LN.
(maf)
