Polemik permintaan Bawaslu terkait mobil dinas

Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sedianya bakal menggelar konferensi pers (konpers) terkait pengadaan mobil dinas dan fasilitas kendaraan mobil baru, batal dilakukan.

Bawaslu beralasan, sedang sibuk menggelar kegiatan di luar kantor Bawaslu. Pembatalan itu disampaikan bagian kehumasan Bawaslu, Rumonang Silalahi.

Ia beralasan, Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu tak bisa membuat konpers lantaran ada kegiatan di luar. Tetapi, sebagai gantinya bakal mengganti pers rilis untuk disebar kepada wartawan.

Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, dengan pembatalan tersebut, Bawaslu dinilai telah meremehkan masalah fasilitas mobil dinas itu. Padahal, kata Ray, publik sedang menunggu klarifikasi hal tersebut.

"Itu artinya, mereka (Bawaslu) meremehkan soal fasilitas mobil dinas. Mungkin mereka takut ditanya-tanya wartawan ya," kata Ray, saat dihubungi Sindonews, Senin (11/11/2013).

Ray juga meminta kepada wartawan, agar mengajukan nota keberatan atas pembatalan tersebut. Karena, informasi mengenai mobil dinas tersebut sudah seminggu ditunggu masyarakat. "Kalau bisa wartawan ajukan protes ke Bawaslu, kenapa tiba-tiba membatalkan," ujarnya.

Bukan itu saja, ia bersama organisasi pemantau pemilihan umum (pemilu) lainnya, bakal menggelar pernyataan sikap terkait penyikapan mobil dinas baru dan kinerja Bawaslu dalam beberapa hari kedepan.

"Kita nanti kumpul 10 LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mau menanyakan itu. Selama ini kita anggap kinerja Bawaslu masih jauh, tapi dapat fasilitas lagi," ucapnya.

Sementara itu, Sekretariat Jenderal (Setjen) Bawaslu, Gunawan Suswantoro akhirnya bisa ditemui beberapa wartawan yang lama menunggunya. Wartawan terpaksa mencegat Gunawan yang akan keluar dan pergi meninggalkan Gedung Bawaslu.

Kepada Wartawan Gunawan mengatakan, soal fasilitas mobil dinas baru yang bakal dipakai komisioner Bawaslu banyak salah sangka. Menurutnya, Bawaslu hanya mendapatkan empat buah mobil baru yang telah diatur dalam undang-undang terkait anggaran operasional.

"Pembelian mobil itu saya tegaskan bahwa, pembelian mobil Bawaslu itu bukan lima Camry (Toyota), yang benar satu Camry, tiga CRV (Honda)," kata Gunawan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Berita terkait:
Demokrat ingatkan Bawaslu soal mobil mewah.