Hindari penyadapan, Indonesia diharapkan punya satelit
Jum'at, 08 November 2013 - 20:35 WIB
Hindari penyadapan, Indonesia diharapkan punya satelit
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia diharapkan memiliki satelit yang nantinya bisa menangkal aksi penyadapan oleh berbagai pihak yang bisa mengancam ketahanan dan keamanan negara.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita saat mengomentari aksi dugaan penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
"Jalan keluar yang paling baik, realistis, kita harus memunyai peralatan yakni satelit," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Menurutnya, satelit yang khusus dimiliki dan dibeli Indonesia itu nantinya hanya diperuntukkan untuk fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan.
"Di situ ada kegiatan covering kegiatan intelijen, melakukan counter kalau di-intercept, ada kepentingan militer, cyber war. Negara harus punya satelit khusus yang didedikasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," terangnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyampaikan kalau Komisi I telah melakukan pembicaraan mengenai keinginan tersebut. "Kita sudah bahas di DPR, sudah beberapa mitra kerja diajak bicara dan sepakat. Tinggal dirumuskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisir," tuntasnya.
Penyadapan langgar norma pergaulan antar bangsa
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita saat mengomentari aksi dugaan penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
"Jalan keluar yang paling baik, realistis, kita harus memunyai peralatan yakni satelit," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Menurutnya, satelit yang khusus dimiliki dan dibeli Indonesia itu nantinya hanya diperuntukkan untuk fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan.
"Di situ ada kegiatan covering kegiatan intelijen, melakukan counter kalau di-intercept, ada kepentingan militer, cyber war. Negara harus punya satelit khusus yang didedikasikan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan," terangnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menyampaikan kalau Komisi I telah melakukan pembicaraan mengenai keinginan tersebut. "Kita sudah bahas di DPR, sudah beberapa mitra kerja diajak bicara dan sepakat. Tinggal dirumuskan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terealisir," tuntasnya.
Penyadapan langgar norma pergaulan antar bangsa
(lal)
