Menag: BSM lemah karena KPS
Jum'at, 08 November 2013 - 20:01 WIB
Menag: BSM lemah karena KPS
A
A
A
Sindonews.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengklaim bahwa lambatnya penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) dikarenakan belum maksimalnya anak-anak madrasah yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, penggunaan KPS untuk mengambil BSM kepada siswa Madrsah Aliyah (MA), Madrsah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan peraturan baru yang ditetapkan. Hal ini menjadi kebijakan yang sangat strategis untuk mempercepat penyerapan BSM.
Menurut dia, bantuan beasiswa seperti ini sudah diberikan sejak dulu. Namun, pendataan masih dilakukan atas unsur rekomendasi dari sekolah.
“Jadi kepala sekolah melakukan pendataan siapa nama, kelas, dan bagaimana kondisi perekonomianya,” kata dia.
Namun, saat ini anak-anak harus terdapaftar dalam KPS. Hal ini menjadi kendala Kemenag karena tidak semua anak-anak madrasah mempunyai KPS.
Keterlambatan BSM dikarenakan KPS disangkal oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, 400 ribu KPS yang retur sebelumnya sudah dilakukan pergantian dan sudah tersalurkan semuanya sebanyak 313 ribu kartu.
Dalam penyebaran BSM, masih banyak yang belum mendapatkan informasi terkait dengan pengambilan beasiswa melalui KPS.
“Sosialisasinya kurang bukan karena KPS nya lama,” kata Hartono saat ditemui di Kantor Kemensos di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, untuk mensiasati hal ini maka sekolah-sekolah harus bekerja keras mencari data siapakah anak-anak yang mempunyai KPS namun tidak mengatahui bahwa KPS bisa untuk mengambil BSM.
Kemenag bantah BSM tersalurkan 7,8 persen
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, penggunaan KPS untuk mengambil BSM kepada siswa Madrsah Aliyah (MA), Madrsah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan peraturan baru yang ditetapkan. Hal ini menjadi kebijakan yang sangat strategis untuk mempercepat penyerapan BSM.
Menurut dia, bantuan beasiswa seperti ini sudah diberikan sejak dulu. Namun, pendataan masih dilakukan atas unsur rekomendasi dari sekolah.
“Jadi kepala sekolah melakukan pendataan siapa nama, kelas, dan bagaimana kondisi perekonomianya,” kata dia.
Namun, saat ini anak-anak harus terdapaftar dalam KPS. Hal ini menjadi kendala Kemenag karena tidak semua anak-anak madrasah mempunyai KPS.
Keterlambatan BSM dikarenakan KPS disangkal oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial (Kemensos) Hartono Laras mengatakan, 400 ribu KPS yang retur sebelumnya sudah dilakukan pergantian dan sudah tersalurkan semuanya sebanyak 313 ribu kartu.
Dalam penyebaran BSM, masih banyak yang belum mendapatkan informasi terkait dengan pengambilan beasiswa melalui KPS.
“Sosialisasinya kurang bukan karena KPS nya lama,” kata Hartono saat ditemui di Kantor Kemensos di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, untuk mensiasati hal ini maka sekolah-sekolah harus bekerja keras mencari data siapakah anak-anak yang mempunyai KPS namun tidak mengatahui bahwa KPS bisa untuk mengambil BSM.
Kemenag bantah BSM tersalurkan 7,8 persen
(lal)
