Formappi salahkan Kemendagri penyebab munculnya suara siluman
Formappi salahkan Kemendagri penyebab munculnya suara siluman
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 10,4 juta data pemilih bermasalah yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai merupakan kegagalan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadirkan data kependudukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bahkan, hadirnya "suara siluman" dinilai bagian dari kesalahan dan lambatnya Kemendagri menyediakan data kependudukan yang valid bagi KPU. Diprediksi, suara siluman bakal mewarnai jalannya pemilu mendatang.
"Bisa saja ini indikasi suara siluman, dikarenakan ketidakberesan tersebut," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Menurutnya, proses pemilu jangan hanya menempatkan pemilih sebagai pihak partisan saja. Gagalnya DPT menjadi tanggung jawab bersama Kemendagri dengan KPU.
"Mendagri dan KPU bilang oke, silakan dibuktikan dan Bawaslu yang mengoreksi mana yang lebih valid," ujarnya.
Sehingga, kata dia, gagalnya DPT bukan bentuk saling lempar tanggung jawab antar kepentingan termasuk Bawaslu yang lemah dalam pengawasan. "Ini juga karena ada egoisme masing-masing," ucap Sebastian.
Baca berita:
DPR didesak usut Kemendagri dalam penyusunan DPT
Bahkan, hadirnya "suara siluman" dinilai bagian dari kesalahan dan lambatnya Kemendagri menyediakan data kependudukan yang valid bagi KPU. Diprediksi, suara siluman bakal mewarnai jalannya pemilu mendatang.
"Bisa saja ini indikasi suara siluman, dikarenakan ketidakberesan tersebut," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Menurutnya, proses pemilu jangan hanya menempatkan pemilih sebagai pihak partisan saja. Gagalnya DPT menjadi tanggung jawab bersama Kemendagri dengan KPU.
"Mendagri dan KPU bilang oke, silakan dibuktikan dan Bawaslu yang mengoreksi mana yang lebih valid," ujarnya.
Sehingga, kata dia, gagalnya DPT bukan bentuk saling lempar tanggung jawab antar kepentingan termasuk Bawaslu yang lemah dalam pengawasan. "Ini juga karena ada egoisme masing-masing," ucap Sebastian.
Baca berita:
DPR didesak usut Kemendagri dalam penyusunan DPT
(kri)
Explore More