DPR didesak usut Kemendagri dalam penyusunan DPT
Kamis, 07 November 2013 - 15:33 WIB
DPR didesak usut Kemendagri dalam penyusunan DPT
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) agar membuat rapat panitia khusus (pansus) terkait gagalnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyediakan data penduduk untuk menyukseskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.
"Kami mendesak dan mendorong DPR, khususnya Komisi II, untuk segera membentuk panitia khusus (pansus)," kata Ray, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Menurut Ray, upaya mengusut penyusunan DPT yang menggunakan data kependudukan dari Kemendagri tersebut patt dilakukan, karena Kemendagri dinilai turut andil dalam menyediaan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) sebagai acuan KPU melakukan penyusunan DPT.
"Pansus itu guna melakukan evaluasi dan semacamnya atas program pendataan penduduk dan penetapan pemilih yang dilaksanakan oleh Depdagri," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan penyusunan DPT yang bermasalah dan telah ditetapkan KPU pada 4 November 2013 lalu, merupakan kesalahan mendasar yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri yang lemah menyediakan data kependudukan. Sehingga, hal itu mempersulit KPU dalam mendata pemilih.
Mendagri enggan komentari kualitas DPT Pemilu 2014
"Kami mendesak dan mendorong DPR, khususnya Komisi II, untuk segera membentuk panitia khusus (pansus)," kata Ray, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Menurut Ray, upaya mengusut penyusunan DPT yang menggunakan data kependudukan dari Kemendagri tersebut patt dilakukan, karena Kemendagri dinilai turut andil dalam menyediaan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) sebagai acuan KPU melakukan penyusunan DPT.
"Pansus itu guna melakukan evaluasi dan semacamnya atas program pendataan penduduk dan penetapan pemilih yang dilaksanakan oleh Depdagri," ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan penyusunan DPT yang bermasalah dan telah ditetapkan KPU pada 4 November 2013 lalu, merupakan kesalahan mendasar yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri yang lemah menyediakan data kependudukan. Sehingga, hal itu mempersulit KPU dalam mendata pemilih.
Mendagri enggan komentari kualitas DPT Pemilu 2014
(lal)
