KPU diminta lebih awas dari kekuatan politik tertentu

Sindonews.com - Penundaan daftar pemilih tetap (DPT) selama satu kali dan protes partai politik terkait pemilih bermasalah sebanyak 10,4 juta menjadi pekerjaan rumah tangga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasca ditetapkannya DPT beberapa waktu lalu.

Namun, KPU diminta tetap bekerja profesional dalam menangani pemilih bermasalah itu. KPU diminta awas dan tetap mandiri serta tak takluk dengan kekuasaan politik tertentu.

"Tidak boleh tersubordinasi oleh kekuasaan politik tertentu," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Namun demikian, Viva sangat mengapresiasi kinerja dan peran KPU yang ingin memperbaiki sistem tahapan pemilu. Tetapi, kata dia, KPU tetap harus meningkatkan koordinasi dengan penyelenggara dan pengawas pemilu di tingkat daerah, agar pelaksanaannya lebih transparan. "Karena kualitas pemilu sangat ditentukan oleh penyelenggaranya yang berkualitas dan mandiri," ujarnya.

Sebelumnya, KPU mengklaim telah melakukan perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah berkurang menjadi 7 juta pemilih. KPU mengaku telah berhasil menyisir hingga 3,5 juta pemilih bermasalah, termasuk pemilih tanpa nomor induk kependudukan (NIK).

Berita 10,4 juta DPT bermasalah, BPK diminta turun tangan.