Perbaikan 10,4 juta data pemilih, KPU diminta transparan
Kamis, 07 November 2013 - 10:14 WIB
Perbaikan 10,4 juta data pemilih, KPU diminta transparan
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 186.612.255 pemilih yang sudah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah disepakati bersama antara penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu. Termasuk 10,4 juta pemilih bermasalah yang masuk di dalamnya.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, KPU dalam melakukan perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah itu harus dilakukan secara transparan agar tak menimbulkan kecurigaan masyarakat.
"Hal ini untuk menghindari terjadinya manipulasi, kecurangan atau tipu daya yang akan muncul akibat DPT bermasalah," kata Viva, kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Menurutnya, 10,4 juta pemilih itu, merupakan kesalahan tahapan pemilu yang bersifat administratif. Tetapi, bisa berakibat fatal untuk pelaksanaan pemilu dan Demokrasi.
"Prinsipnya bahwa permasalahan yang bersifat administrasi jangan sampai menghilangkan hak politik pemilih di pemilu," ujarnya.
Selain itu, kata dia, mengacu pada ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka hasil perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah itu bisa dimasukkan dalam pemilih khusus.
"Bahwa DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus," tambahnya.
Berita DPT bermasalah diduga permainan parpol penguasa.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan, KPU dalam melakukan perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah itu harus dilakukan secara transparan agar tak menimbulkan kecurigaan masyarakat.
"Hal ini untuk menghindari terjadinya manipulasi, kecurangan atau tipu daya yang akan muncul akibat DPT bermasalah," kata Viva, kepada Sindonews, Jakarta, Kamis (7/11/2013).
Menurutnya, 10,4 juta pemilih itu, merupakan kesalahan tahapan pemilu yang bersifat administratif. Tetapi, bisa berakibat fatal untuk pelaksanaan pemilu dan Demokrasi.
"Prinsipnya bahwa permasalahan yang bersifat administrasi jangan sampai menghilangkan hak politik pemilih di pemilu," ujarnya.
Selain itu, kata dia, mengacu pada ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka hasil perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah itu bisa dimasukkan dalam pemilih khusus.
"Bahwa DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus," tambahnya.
Berita DPT bermasalah diduga permainan parpol penguasa.
(kur)
