Penyadapan langgar norma pergaulan antar bangsa
A
A
A
Sindonews.com - Aksi penyadapan yang diduga dilakukan Australia dan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, mendapat reaksi keras di tanah air. Tak terkecuali Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya (Golkar) Akbar Tanjung.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap dugaan aksi penyadapan terhadap pejabat di tanah air.
"Sebagai negara yang menghormati hak-hak privasi, tentu itu (penyadapan) suatu tindakan yang melanggar norma-norma pergaulan bangsa-bangsa," kata Akbar Tanjung usai menghadiri acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).
"Tidak hanya Australia, tapi kita juga melihat banyak juga protes yang disampaikan pada Pemerintah Amerika, terhadap berbagai penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Amerika terhadap pejabat-pejabat negara di negara berbagai dunia," tambahnya.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah Indonesia meski tegas menanggapi hal demikian. "Menurut saya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperlihatkan ketidaksukaan, kekecewaannya terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia," pungkasnya.
Berita terkait:
Disadap, RI akan bersikap keras kepada Australia & AS.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk menyampaikan protes dan kekecewaan terhadap dugaan aksi penyadapan terhadap pejabat di tanah air.
"Sebagai negara yang menghormati hak-hak privasi, tentu itu (penyadapan) suatu tindakan yang melanggar norma-norma pergaulan bangsa-bangsa," kata Akbar Tanjung usai menghadiri acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).
"Tidak hanya Australia, tapi kita juga melihat banyak juga protes yang disampaikan pada Pemerintah Amerika, terhadap berbagai penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Amerika terhadap pejabat-pejabat negara di negara berbagai dunia," tambahnya.
Oleh karena itu, menurutnya, Pemerintah Indonesia meski tegas menanggapi hal demikian. "Menurut saya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang tegas untuk memperlihatkan ketidaksukaan, kekecewaannya terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Australia," pungkasnya.
Berita terkait:
Disadap, RI akan bersikap keras kepada Australia & AS.
(maf)