JPPR: DPT masuk kategori data invalid
Selasa, 05 November 2013 - 08:35 WIB
JPPR: DPT masuk kategori data invalid
A
A
A
Sindonews.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemarin 4 November 2013 malam, masih banyak memiliki kekurangan.
"Iya, angka 10,4 juta masih sangat banyak sebagai kategori data invalid," kata Koordinator Nasional JPPR, M Afiffudin saat berbincang melalui pesan singkat dengan Sindonews, Jakarta, (5/11/2013).
Menurut Afif, perlu ada pengawasan ketat agar proses perbaikan DPT nanti dapat dilakukan dengan benar-benar cermat. Untuk itu, Afif menegaskan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus mengambil sikap.
"Bola ada di Bawaslu, seandainya Bawaslu konsisten dengan sikapnya, maka rekomendasinya mestinya ditunda, bukan ditetapkan dengan catatan," pungkas Afif.
Afif mengibaratkan, DPT sebagai orang yang sakit. DPT tadinya masuk UGD, setelah itu rawat inap. "Nah, sekarang dengan dalam proses rawat jalan," tandasnya.
Untuk diketahui, setelah melewati rapat pleno selama enam jam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang pada hari Senin 4 November 2013.
KPU pun telah siap menerima konsekuensi termasuk keharusan untuk tetap melakukan perbaikan dan pembersihan sebanyak 10,4 juta pemilih yang menjadi masalah.
Dari total 33 provinsi, 497 kabupaten atau kota 6.980 kecamatan, serta 81.034 desa dan kelurahan, KPU menyiapkan sebanyak 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Berikut rincian DPT yang ditetapkan KPU untuk pemilih dalam negeri antara lain, pemilih laki-laki berjumlah 93.439.610, pemilih perempuan berjumlah 93.172.645, total pemilih berjumlah 186.612.255. Selain itu, jumlah pemilih yang berdomisili di luar negeri berjumlah 2.010.280 orang dari total 873 TPS yang tersebar di beberapa negara.
Baca berita:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014
"Iya, angka 10,4 juta masih sangat banyak sebagai kategori data invalid," kata Koordinator Nasional JPPR, M Afiffudin saat berbincang melalui pesan singkat dengan Sindonews, Jakarta, (5/11/2013).
Menurut Afif, perlu ada pengawasan ketat agar proses perbaikan DPT nanti dapat dilakukan dengan benar-benar cermat. Untuk itu, Afif menegaskan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) harus mengambil sikap.
"Bola ada di Bawaslu, seandainya Bawaslu konsisten dengan sikapnya, maka rekomendasinya mestinya ditunda, bukan ditetapkan dengan catatan," pungkas Afif.
Afif mengibaratkan, DPT sebagai orang yang sakit. DPT tadinya masuk UGD, setelah itu rawat inap. "Nah, sekarang dengan dalam proses rawat jalan," tandasnya.
Untuk diketahui, setelah melewati rapat pleno selama enam jam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang pada hari Senin 4 November 2013.
KPU pun telah siap menerima konsekuensi termasuk keharusan untuk tetap melakukan perbaikan dan pembersihan sebanyak 10,4 juta pemilih yang menjadi masalah.
Dari total 33 provinsi, 497 kabupaten atau kota 6.980 kecamatan, serta 81.034 desa dan kelurahan, KPU menyiapkan sebanyak 545.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Berikut rincian DPT yang ditetapkan KPU untuk pemilih dalam negeri antara lain, pemilih laki-laki berjumlah 93.439.610, pemilih perempuan berjumlah 93.172.645, total pemilih berjumlah 186.612.255. Selain itu, jumlah pemilih yang berdomisili di luar negeri berjumlah 2.010.280 orang dari total 873 TPS yang tersebar di beberapa negara.
Baca berita:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014
(kri)
