PAN minta parpol setujui penetapan DPT
Senin, 04 November 2013 - 15:01 WIB
PAN minta parpol setujui penetapan DPT
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan meminta kepada partai politik (parpol) lain atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta para pemangku kepentingan lainnya, agar tak menunda lagi penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional.
"Prinsipnya, apapun, stakeholder pemilu (pemilihan umum) harus dalam posisi setuju semua, jangan sampai ada yang keberatan. Keputusan aklamasi," kata Taufik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
Menurutnya, semua parpol dan stakeholder harus mengedepankan asas saling kepercayaan agar tahapan pemilu selanjutnya tidak terganggu. Kata dia, jangan sampai justru menghancurkan kepercayaan publik. "Partai, KPU, Bawaslu, pemerintah harus setuju," tegasnya.
Ditambahkan dia, jika akhirnya tak ditemukan titik temu terkait masalah DPT, pihaknya meminta kepada pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluarnya secara bersama. "DPT tidak berpengaruh kepada menang dan kalahnya suatu partai tapi memberikan validasi yang bisa dipertanggunjawabkan," tuturnya.
Namun begitu, terkait persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang cukup mendominasi masalah DPT, menurutnya bisa dicarikan jalan keluar seperti menjadi pemilih khusus. "Kalau belum ada NIK-nya, ada daftar pemilih khusus. Harus setuju," ucapnya.
Berita terkait:
Ini permasalahan DPT versi KPU.
"Prinsipnya, apapun, stakeholder pemilu (pemilihan umum) harus dalam posisi setuju semua, jangan sampai ada yang keberatan. Keputusan aklamasi," kata Taufik di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).
Menurutnya, semua parpol dan stakeholder harus mengedepankan asas saling kepercayaan agar tahapan pemilu selanjutnya tidak terganggu. Kata dia, jangan sampai justru menghancurkan kepercayaan publik. "Partai, KPU, Bawaslu, pemerintah harus setuju," tegasnya.
Ditambahkan dia, jika akhirnya tak ditemukan titik temu terkait masalah DPT, pihaknya meminta kepada pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluarnya secara bersama. "DPT tidak berpengaruh kepada menang dan kalahnya suatu partai tapi memberikan validasi yang bisa dipertanggunjawabkan," tuturnya.
Namun begitu, terkait persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang cukup mendominasi masalah DPT, menurutnya bisa dicarikan jalan keluar seperti menjadi pemilih khusus. "Kalau belum ada NIK-nya, ada daftar pemilih khusus. Harus setuju," ucapnya.
Berita terkait:
Ini permasalahan DPT versi KPU.
(maf)
