MK di tangan politikus, demokrasi tak berkualitas
Minggu, 03 November 2013 - 09:19 WIB
MK di tangan politikus, demokrasi tak berkualitas
A
A
A
Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) tak melakukan pembelajaran atas kasus suap yang dilakukan Ketua MK Akil Mochtar, dalam penanganan sejumlah sengketa pemilukada yang ditanganinya.
MK masih saja diberi kewenangan menangani sengketa pemilu, bahkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Selain itu MK kembali dipimpin oleh politikus parpol yakni Hamdan Zoelva.
Mantan Ketua MK Mahfud MD merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketua MK penggantinya, Akil Mochtar juga politikus dari Partai Golkar. Bahkan kedua mantan Ketua MK itu pernah menjabat anggota DPR. Kini MK kembali dipimpin oleh politikus, Hamdan Zoelva diketahui pernah menjadi anggota Partai Bulan Bintang yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai demokrasi Indonesia diragukan dengan kembali dipimpinnya MK oleh seorang politikus. "Di tengah Indonesia tengah berjuang memajukan negeri yang dilandasi sistem demokrasi, rakyat konsisten dengan harapannya yaitu hidupnya bisa makin sejahtera," kata pengamat yang akrab disapa Wiwieq ini, kepada Sindonews, Minggu (3/11/2013).
"Namun demokrasi tanpa dilandasi dengan kualitas hukum dan penegakan hukum tak akan mungkin kita mewujudkan demokrasi yang substansial atau berkualitas," imbuhnya.
Tidak ada keinginan pemerintah memperbaiki kualitas MK sebagai lembaga tinggi negara yang melakukan penegakan hukum. Tidak menutup kemungkinan kejadian serupa Akil masih akan terjadi di era kepemimpinan Hamdan Zoelva.
Dengan masih duduknya mantan politikus parpol di kursi hakim konstitusi, mengartikan tidak ada keinginan pemerintah memperbaiki kualitas penegakan hukum di negeri ini. "Upaya mereformasi kelembagaan kita masih kalah jauh dengan perubahan politik yang terjadi. Reformasi kelembagaan kita belum memadai, belum bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga reformasi kelembagaan menghasilkan lembaga-lembaga yang profesional," papar dia.
"Idealnya lembaga yudikatif tidak dimasuki kekuatan politik agar tarik-menarik kepentingan bisa dihindari. Kekuatan politik sudah sangat cukup tersalurkan di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif saja," tandasnya.
Hamdan Zoelva janji kembalikan wibawa MK
MK masih saja diberi kewenangan menangani sengketa pemilu, bahkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Selain itu MK kembali dipimpin oleh politikus parpol yakni Hamdan Zoelva.
Mantan Ketua MK Mahfud MD merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketua MK penggantinya, Akil Mochtar juga politikus dari Partai Golkar. Bahkan kedua mantan Ketua MK itu pernah menjabat anggota DPR. Kini MK kembali dipimpin oleh politikus, Hamdan Zoelva diketahui pernah menjadi anggota Partai Bulan Bintang yang diketuai Yusril Ihza Mahendra.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai demokrasi Indonesia diragukan dengan kembali dipimpinnya MK oleh seorang politikus. "Di tengah Indonesia tengah berjuang memajukan negeri yang dilandasi sistem demokrasi, rakyat konsisten dengan harapannya yaitu hidupnya bisa makin sejahtera," kata pengamat yang akrab disapa Wiwieq ini, kepada Sindonews, Minggu (3/11/2013).
"Namun demokrasi tanpa dilandasi dengan kualitas hukum dan penegakan hukum tak akan mungkin kita mewujudkan demokrasi yang substansial atau berkualitas," imbuhnya.
Tidak ada keinginan pemerintah memperbaiki kualitas MK sebagai lembaga tinggi negara yang melakukan penegakan hukum. Tidak menutup kemungkinan kejadian serupa Akil masih akan terjadi di era kepemimpinan Hamdan Zoelva.
Dengan masih duduknya mantan politikus parpol di kursi hakim konstitusi, mengartikan tidak ada keinginan pemerintah memperbaiki kualitas penegakan hukum di negeri ini. "Upaya mereformasi kelembagaan kita masih kalah jauh dengan perubahan politik yang terjadi. Reformasi kelembagaan kita belum memadai, belum bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga reformasi kelembagaan menghasilkan lembaga-lembaga yang profesional," papar dia.
"Idealnya lembaga yudikatif tidak dimasuki kekuatan politik agar tarik-menarik kepentingan bisa dihindari. Kekuatan politik sudah sangat cukup tersalurkan di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif saja," tandasnya.
Hamdan Zoelva janji kembalikan wibawa MK
(lal)
