Soal DPT, PKS minta KPU kerja keras
Rabu, 30 Oktober 2013 - 06:12 WIB
Soal DPT, PKS minta KPU kerja keras
A
A
A
Sindonews.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra mengatakan, terkait data pemilih fiktif memang perlu kerja keras dari KPU untuk memverifikasinya.
Meskipun dengan sisa waktu yang ada cukup sulit dapat melakukan verifikasi di lapangan secara maksimal. "Waktu yang tersisa harus dioptimalkan. Dengan segala kelemahannya. Idealnya memang verifikasi ulang. Tapi memakan waktu, dan kalau diundur juga tidak efektif," katanya, Selasa, 29 Oktober 2013.
Menurut dia, ketika saat ini daftar pemilih sudah berantakan memang sulit 100 persen akurat. Namun, Indra menekankan pentingnya KPU untuk memaksimalkan sumber dayanya pada proses selanjutnya.
"Proses DPT tambahan dan DPT khusus perlu dimaksimalkan. Sehingga daftar pemilih sedikit demi sedikit harus diperbaiki," katanya.
Selain itu juga, perlunya pengawasan saat hari pencoblosan. Sehingga pemanfaatan tidak akuratnya data dapat diminimalisir.
"Peran petugas TPS, KPS termasuk perserta untuk dapat meminimalisir kecurangan," ungkapnya.
Dia mengatakan, persoalan DPT memang cukup kompleks. Namun hal yang membahayakan, adalah jika pemilih fiktif yang ada di dalam daftar pemilih memang dikondisikan.
"Hal yang berbahaya DPT fiktif memang diinginkan oleh kepentingan tertentu. Dalam hal ini keadaan dibuat untuk memenangkan pemilu," katanya.
Sehingga persoalan DPT memang perlu perhatian dari semua komponen masyarakat, agar demokrasi di dalam pemilu tidak ternoda karena persoalan DPT.
Klik di sini untuk berita terkait.
Meskipun dengan sisa waktu yang ada cukup sulit dapat melakukan verifikasi di lapangan secara maksimal. "Waktu yang tersisa harus dioptimalkan. Dengan segala kelemahannya. Idealnya memang verifikasi ulang. Tapi memakan waktu, dan kalau diundur juga tidak efektif," katanya, Selasa, 29 Oktober 2013.
Menurut dia, ketika saat ini daftar pemilih sudah berantakan memang sulit 100 persen akurat. Namun, Indra menekankan pentingnya KPU untuk memaksimalkan sumber dayanya pada proses selanjutnya.
"Proses DPT tambahan dan DPT khusus perlu dimaksimalkan. Sehingga daftar pemilih sedikit demi sedikit harus diperbaiki," katanya.
Selain itu juga, perlunya pengawasan saat hari pencoblosan. Sehingga pemanfaatan tidak akuratnya data dapat diminimalisir.
"Peran petugas TPS, KPS termasuk perserta untuk dapat meminimalisir kecurangan," ungkapnya.
Dia mengatakan, persoalan DPT memang cukup kompleks. Namun hal yang membahayakan, adalah jika pemilih fiktif yang ada di dalam daftar pemilih memang dikondisikan.
"Hal yang berbahaya DPT fiktif memang diinginkan oleh kepentingan tertentu. Dalam hal ini keadaan dibuat untuk memenangkan pemilu," katanya.
Sehingga persoalan DPT memang perlu perhatian dari semua komponen masyarakat, agar demokrasi di dalam pemilu tidak ternoda karena persoalan DPT.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
