Bawaslu dinilai lamban awasi tahapan pemilu
Bawaslu dinilai lamban awasi tahapan pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Meski dibekali anggaran sekira RP1 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai lamban dalam mengawasi proses dan tahapan pemilu, termasuk soal pengawasan daftar pemilih bermasalah.
Hal itu dikatakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Menurutnya, hal itu cukup disayangkan dana sebesar itu, tetapi Bawaslu tak memiliki data rekapitulasi yang utuh, yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat memperoleh hak konstitusinya.
"Bawaslu terkesan menggampangkan masalah. Pengawasan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tahapan paling penting pemilu (pemilihan umum) tapi Bawaslu main-main," kata Ray, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Justru, kata Ray, dana sebesar itu menjadi pertanyaan publik, sebenarnya dana tersebut selama ini digunakan untuk apa. Pasalnya, Bawaslu tak menyampaikan hasil temuan daftar pemilih bermasalah secara rinci. "Tentu kita layak bertanya ke mana saja alokasi dana yang mencapai Rp1 triliun tersebut," ujar Ray.
Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar jumlah suara sebesar 186,8 juta minus Kabupaten Nduga, Papua. Tetapi, daftar pemilih tersebut belum bisa ditetapkan, karena Bawaslu menemukan sebanyak 10.847.076 pemilih bermasalah. Sehingga, Bawaslu meminta KPU melakukan pembersihan data tersebut sebelum ditetapkan menjadi DPT.
Baca berita:
Bawaslu sebut aktivis pemilu sebagai mitra.
Hal itu dikatakan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. Menurutnya, hal itu cukup disayangkan dana sebesar itu, tetapi Bawaslu tak memiliki data rekapitulasi yang utuh, yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat memperoleh hak konstitusinya.
"Bawaslu terkesan menggampangkan masalah. Pengawasan DPT (Daftar Pemilih Tetap) tahapan paling penting pemilu (pemilihan umum) tapi Bawaslu main-main," kata Ray, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (29/10/2013).
Justru, kata Ray, dana sebesar itu menjadi pertanyaan publik, sebenarnya dana tersebut selama ini digunakan untuk apa. Pasalnya, Bawaslu tak menyampaikan hasil temuan daftar pemilih bermasalah secara rinci. "Tentu kita layak bertanya ke mana saja alokasi dana yang mencapai Rp1 triliun tersebut," ujar Ray.
Untuk diketahui, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan daftar jumlah suara sebesar 186,8 juta minus Kabupaten Nduga, Papua. Tetapi, daftar pemilih tersebut belum bisa ditetapkan, karena Bawaslu menemukan sebanyak 10.847.076 pemilih bermasalah. Sehingga, Bawaslu meminta KPU melakukan pembersihan data tersebut sebelum ditetapkan menjadi DPT.
Baca berita:
Bawaslu sebut aktivis pemilu sebagai mitra.
(maf)
Explore More