KPU akui minim informasi data perbaikan DPT
KPU akui minim informasi data perbaikan DPT
A
A
A
Sindonews.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Navis Gumay mengaku, rencana untuk melakukan perbaikan daftar pemilu tetap (DPT) masih terkendala soal informasi di lapangan.
Namun, data itu diakuinya menyangkut informasi data pemilih terkait biodata pemilih. "Ada data kurang informasinya, tentang jenis kelamin status perkawinan dan lain-lain," kata Hadar, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Selain itu, kata Hadar, tugas KPU dalam perbaikan DPT mayoritas masih terkendala soal Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang harus dikejar dalam waktu dua minggu pasca ditetapkan pengunduran DPT.
"Tapi kami perkirakan ada identitas yang tidak memiliki NIK. Itu yang kami anggap ada masyarakat, tapi belum punya dokumen kependudukan," ujarnya.
Namun, waktu dua minggu tersebut kata Hadar, bakal dimanfaatkan KPU untuk membersihkan data daftar pemilih yang masih bermasalah. Sebab, rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik, hanya memberikan waktu dua pekan bagi KPU melakukan pemutakhiran data kembali.
"Setelah tanggal 1, kabupaten/kota ditetapkan berita acara. Kemudian provinsi tanggal 2 dan nasional tanggal 4," imbuhnya.
Baca juga KPU naik kelas.
Namun, data itu diakuinya menyangkut informasi data pemilih terkait biodata pemilih. "Ada data kurang informasinya, tentang jenis kelamin status perkawinan dan lain-lain," kata Hadar, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Selain itu, kata Hadar, tugas KPU dalam perbaikan DPT mayoritas masih terkendala soal Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang harus dikejar dalam waktu dua minggu pasca ditetapkan pengunduran DPT.
"Tapi kami perkirakan ada identitas yang tidak memiliki NIK. Itu yang kami anggap ada masyarakat, tapi belum punya dokumen kependudukan," ujarnya.
Namun, waktu dua minggu tersebut kata Hadar, bakal dimanfaatkan KPU untuk membersihkan data daftar pemilih yang masih bermasalah. Sebab, rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik, hanya memberikan waktu dua pekan bagi KPU melakukan pemutakhiran data kembali.
"Setelah tanggal 1, kabupaten/kota ditetapkan berita acara. Kemudian provinsi tanggal 2 dan nasional tanggal 4," imbuhnya.
Baca juga KPU naik kelas.
(stb)
Explore More