Karut-marut DPT bukti kegagalan Kemendagri
Jum'at, 25 Oktober 2013 - 11:12 WIB
Karut-marut DPT bukti kegagalan Kemendagri
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat menunda pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk ikut bertanggungjawab atas penundaan tersebut.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, meminta agar Mendagri Gamawan Fauzi tidak lepas tangan atas persoalan itu.
"Saya pikir Mendagri harus bertanggung jawab. Penundaan DPT juga bagian dari kegagalan Kemendagri," kata Indra, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Kata Indra, semangat program e-KTP yang semula digembor-gemborkan bisa mengatasi persoalan pemilih siluman harus bisa dibuktikan Mendagri.
"Nah semangat e-KTP yang harusnya bisa memberi solusi, tetapi realitas sekarang belum selesai. Dahulu proposal disampaikan besar-besaran supaya menjawab DPT," tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini pun mengaku heran persoalan DPT dari setiap pemilu tak pernah berjalan dengan baik.
"Menurut saya ini bukan persoalan baru, sebaiknya anggaran yang memadai bisa dituntaskan. Saya bingung, BPS (Badan Pusat Statistik), e-KTP kenapa ini tidak tuntas," pungkasnya.
Baca juga berita: Tunda penetapan DPT, KPU naik kelas
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra, meminta agar Mendagri Gamawan Fauzi tidak lepas tangan atas persoalan itu.
"Saya pikir Mendagri harus bertanggung jawab. Penundaan DPT juga bagian dari kegagalan Kemendagri," kata Indra, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Kata Indra, semangat program e-KTP yang semula digembor-gemborkan bisa mengatasi persoalan pemilih siluman harus bisa dibuktikan Mendagri.
"Nah semangat e-KTP yang harusnya bisa memberi solusi, tetapi realitas sekarang belum selesai. Dahulu proposal disampaikan besar-besaran supaya menjawab DPT," tegasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini pun mengaku heran persoalan DPT dari setiap pemilu tak pernah berjalan dengan baik.
"Menurut saya ini bukan persoalan baru, sebaiknya anggaran yang memadai bisa dituntaskan. Saya bingung, BPS (Badan Pusat Statistik), e-KTP kenapa ini tidak tuntas," pungkasnya.
Baca juga berita: Tunda penetapan DPT, KPU naik kelas
(lal)
