Hanura Sebut program e-KTP kacaukan pemilu
Jum'at, 25 Oktober 2013 - 10:33 WIB
Hanura Sebut program e-KTP kacaukan pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menyebut program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) gagal untuk membantu perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.
Menurutnya, harusnya e-KTP mempermudah petugas penyelenggara pemilu, tetapi justru kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut terganggu karena lambannya pemerintah menyediakan hal itu.
"Semua kekisruhan DPT tidak akan terjadi bila data e-KTP oleh Kemendagri berjalan lancar," kata Saleh kepada Sindonews, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Selain itu, Saleh melanjutkan, program e-KTP yang dikerjakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mengeluarkan anggaran trliunan rupiah tersebut harusnya sudah harus rampung jauh sebelum petugas KPU mendata daftar pemilih. Namun, menjelang penetapan DPT, e-KTP masih belum merata dimiliki penduduk Indonesia.
"Menghabiskan dana yang begitu besar tapi tidak beres. Imbasnya jutaan masyarakat terancam hak pilihnya kan," ujarnya.
Seperti diketahui, program dan kebijakan e-KTP pemerintah sebelumnya digadang-gadang bakal mempermudah petugas KPU melakukan pendataan calon pemilih. Tetapi, pembagian yang tak merata tersebut menyulitkan masyarakat mendapatkan hak pilihnya. Diketahui pula, salah satu syarat pemilih adalah membawa identitas personal seperti e-KTP saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca juga berita: Pegiat pemilu tanyakan masalah DPT
Menurutnya, harusnya e-KTP mempermudah petugas penyelenggara pemilu, tetapi justru kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut terganggu karena lambannya pemerintah menyediakan hal itu.
"Semua kekisruhan DPT tidak akan terjadi bila data e-KTP oleh Kemendagri berjalan lancar," kata Saleh kepada Sindonews, Jakarta, Jumat (25/10/2013).
Selain itu, Saleh melanjutkan, program e-KTP yang dikerjakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan mengeluarkan anggaran trliunan rupiah tersebut harusnya sudah harus rampung jauh sebelum petugas KPU mendata daftar pemilih. Namun, menjelang penetapan DPT, e-KTP masih belum merata dimiliki penduduk Indonesia.
"Menghabiskan dana yang begitu besar tapi tidak beres. Imbasnya jutaan masyarakat terancam hak pilihnya kan," ujarnya.
Seperti diketahui, program dan kebijakan e-KTP pemerintah sebelumnya digadang-gadang bakal mempermudah petugas KPU melakukan pendataan calon pemilih. Tetapi, pembagian yang tak merata tersebut menyulitkan masyarakat mendapatkan hak pilihnya. Diketahui pula, salah satu syarat pemilih adalah membawa identitas personal seperti e-KTP saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Baca juga berita: Pegiat pemilu tanyakan masalah DPT
(lal)
