Sutarman jangan setirman

KOMJEN Pol Sutarman tinggal selangkah lagi mengemban tugas sebagai kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo, setelah mendapat stempel persetujuan dari DPR.

Jika tidak ada aral melintang, perwira tinggi asal Desa Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah itu hari ini dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Terpilihnya Sutarman sebagai Trunojoyo 1 bisa dikatakan sangat mulus. Mantan ajudan Presiden Gus Dur ini dianggap sebagai pilihan terbaik dari beberapa perwira Polri yang ada.

Kecakapan, integritas, dan kompetensinya berhasil lolos melewati standar uji kepatutan dan kelayakan dengan baik. Terhitung mulai besok, masyarakat tinggal menunggu sepak terjang Sutarman. Mereka tentu berharap pilihan DPR dan Presiden terhadap perwira yang terakhir menjabat sebagai kabareskrim tersebut benar-benar merupakan pilihan terbaik. Kecakapan, integritas, dan kelayakan bukan hanya ditunjukkan di depan anggota Komisi III DPR saat menjalani fit and proper testsaja, melainkan juga dibuktikan dan dipersembahkan di depan masyarakat.

Walaupun Polri mampu menunjukkan kemampuan luar biasa menjalan tugas pemberantasan terorisme, harus diakui kepemimpinan Timur Pradopo belum sepenuhnya mampu menjawab harapan masyarakat saat dia secara dipilih Presiden SBY menggantikan Bambang Hendrarso Danuri. Walaupun DPR menolak wacana evaluasi Timur, masyarakat bisa melihat sejumlah catatan minus Polri selama kepemimpinannya.

Di antaranya adalah banyaknya kasus konflik horizontal dan anarkisme massa, munculnya konflik KPK versus Bareskrim, atau masih banyaknya kasus rekening gendut di lingkungan anggota Polri. Untuk kasus terakhir, hasil survei Global Corruption Barometer tahun 2013 menempatkan Polri sebagai institusi yang paling korup di Asia Tenggara.

Sutarman harus memanfaatkan posisinya sebagai kapolri untuk menjadikan berbagai persoalan yang muncul selama kepemimpinan sebelumnya, sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan tugas yang sudah dipatok DPR, yakni meningkatkan citra dan wibawa lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mewujudkan target tentu tidak semudah membalik tangan, apalagi pemberlakuan remunerasi ternyata tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Polri. Sutarman harus mampu tampil sebagai pemimpin transformatif yang mampu membangkitkan kesadaran anggotanya akan tugas dan kewajibannya, mengubah kultur anggota, dan menyelesaikan kendala internal lainnya yang menghambat terwujudnya Polri yang profesional, mandiri, dan sesuai harapan masyarakat.

Selain melakukan perubahan internal, mantan kapolda Jakarta itu harus mampu membangun komunikasi positif dengan lembaga penegakan hukum lain, terutama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jangan lagi ada riak akibat munculnya ego sektoral yang pada akhirnya berdampak pada pemberantasan korupsi.

Tentu, menghadapi pergantian Pemilu 2014 dan kepemimpinan nasional, muara utama terpilihnya Sutarman adalah bagaimana dia bisa mengamankan gawe nasional tersebut. Mengamankan bukan sekadar mencegah dan mengatasi konflik, melainkan juga kecurangan dalam berbagai bentuk hingga pemilu berlangsung jujur dan adil. Hal demikian bisa terwujud jika Sutarman sebagai kapolri bisa bersikap netral dan mampu menjaga netralitas lembaga Polri.

Tantangan yang dihadapi Sutarman dalam hari-hari ke depan memang sungguh berat. Namun, semua yang mengetahui mantan kapolda Jabar tersebut pasti yakin kredibilitas dan kapabilitasnya menjawab tantangan itu. Putra kebanggaan Paidi Pawiro Mihardjo dan Samiyem tersebut jelas harus menancapkan komitmen dan kesungguhan diri demi mewujudkan tugas itu. Benar kata salah satu anggota DPR, Sutarman harus menjadi Superman, bukan Setorman atau Setirman.