Mendagri berharap pemda semakin berdayakan ormas
A
A
A
Sindonews.com - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya perlu untuk diapresiasi dalam penyelenggaraan pengelolaan kawasan perkotaan.
Hal ini mengingat pelaku pembangunan kawasan perkotaan bukan hanya bertumpu pada aparatur pemerintah dan pemerintah daerah. Namun sangat diakui dan dibutuhkan peran masyarakat dan dunia usaha.
Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, saat membuka rakornas pengelolaan kawasan perkotaan di Hotel Redtop, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).
Untuk itu, lanjut dia, perlu dipikirkan pola dan strategi pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan pembangunan kawasan perkotaan.
"Banyak ormas-ormas yang baik, yang betul-betul memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat. Tapi karena ada dua atau tiga ormas yang kerjanya kurang baik, kadang-kadang kesan ormas itu jadi secara keseluruhan diganggu oleh pencitraan dua, tiga atau empat ormas yang tidak baik itu," kata Gamawan.
Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah (pemda) sebenarnya bisa membangun kerja sama yang baik dengan ormas-ormas tersebut, berdasarkan sifat kekhususan dari ormas itu.
"Katakanlah ormas peduli lingkungan. Silakan, badan pengendalian lingkungan hidup daerah bekerja sama dengan ormas. Dinas kehutanan bekerja sama dengan ormas itu," tuturnya.
Dia mengibaratkan, pemda pada umumnya lebih banyak mengemudi daripada mendayung. "Jadi, lebih banyak mengemudi, tapi sedikit mendayung. Siapa yang mendayung? Bersama-sama mendayung, pemerintah, ormas, termasuk disini. Jadi, jangan ormas terkesan mengkritik kita, bukan seperti itu. Tapi ormas itu adalah mitra kita yang bisa dilakukan kerja sama. Dan itu dibolehkan," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
"PKK misalnya, PKK statusnya sebenarnya kan ormas. Kenapa dengan PKK tidak bisa, dengan lembaga lain di daerah. Organisasi keagamaan banyak yang statusnya ormas. Dengan Muhammadiyah, dengan NU, kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Ya kan? Untuk hal yang baik. Mari kita jalin kerja sama," pungkasnya.
Hal ini mengingat pelaku pembangunan kawasan perkotaan bukan hanya bertumpu pada aparatur pemerintah dan pemerintah daerah. Namun sangat diakui dan dibutuhkan peran masyarakat dan dunia usaha.
Hal itu dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, saat membuka rakornas pengelolaan kawasan perkotaan di Hotel Redtop, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2013).
Untuk itu, lanjut dia, perlu dipikirkan pola dan strategi pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan pembangunan kawasan perkotaan.
"Banyak ormas-ormas yang baik, yang betul-betul memberikan perhatian kepada kepentingan masyarakat. Tapi karena ada dua atau tiga ormas yang kerjanya kurang baik, kadang-kadang kesan ormas itu jadi secara keseluruhan diganggu oleh pencitraan dua, tiga atau empat ormas yang tidak baik itu," kata Gamawan.
Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah (pemda) sebenarnya bisa membangun kerja sama yang baik dengan ormas-ormas tersebut, berdasarkan sifat kekhususan dari ormas itu.
"Katakanlah ormas peduli lingkungan. Silakan, badan pengendalian lingkungan hidup daerah bekerja sama dengan ormas. Dinas kehutanan bekerja sama dengan ormas itu," tuturnya.
Dia mengibaratkan, pemda pada umumnya lebih banyak mengemudi daripada mendayung. "Jadi, lebih banyak mengemudi, tapi sedikit mendayung. Siapa yang mendayung? Bersama-sama mendayung, pemerintah, ormas, termasuk disini. Jadi, jangan ormas terkesan mengkritik kita, bukan seperti itu. Tapi ormas itu adalah mitra kita yang bisa dilakukan kerja sama. Dan itu dibolehkan," kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
"PKK misalnya, PKK statusnya sebenarnya kan ormas. Kenapa dengan PKK tidak bisa, dengan lembaga lain di daerah. Organisasi keagamaan banyak yang statusnya ormas. Dengan Muhammadiyah, dengan NU, kalau perlu dengan FPI juga kerja sama untuk hal-hal tertentu. Ya kan? Untuk hal yang baik. Mari kita jalin kerja sama," pungkasnya.
(kri)