Putusan KPU tunda pengumuman DPT diapresiasi

Sindonews.com - Meski kecewa namun pengurus partai politik (parpol) di tingkat kabupaten/kota menyambut baik penundaan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi 4 November mendatang.

Alasannya, jika DPT tetap dipaksakan disahkan sementara terjadi kekisruhan data mencapai 10 juta pemilih merupakan tragedi pemilu yang berdampak panjang.

Sekretaris DPC PDIP Karanganyar Jawa tengah Sumanto menegaskan, pemilu adalah infrastruktur utama dan vital demokrasi untuk merebut atau menggantikan pemerintahan, sehingga jika pijakan dasar berupa DPT sudah kacau maka tidaklah ada alasan untuk mengatakan pemilu berhasil.

“Bagi kami lebih baik ditunda daripada dipaksakan disahkan karena DPT itu sifatnya sakral yang mana terkait langsung dengan pemilih yang konotasinya adalah pemilik demokrasi ini,” ujarnya di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2013).

Meski begitu, Sumanto menegaskan kekisruhan DPT ini diakui atau tidak merupakan keteledoran kinerja KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu. Sehingga selain KPU harus bertanggung jawab, pemerintah juga harus turun tangan jika sampai KPU molor lagi mensahkan DPT.

"Ibarat pesta hajatan, KPU itu adalah panitianya. Sehingga jika panitianya saja sudah kacau ,lalu bagaimana dengan jalannya acara serta para pesertanya,“ katanya.

Sumanto yang juga Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Jawa tengah itu menandaskan pemilu dimanapun akan dinilai juga oleh negara di dunia yaitu akan diketahui kualitas jalannya pemilu. Selanjutnya negara-negara di dunia akan memberikan satu ranking penghargaan tercatat 10 besar negara yang pemilu paling demokratis.

“Ini sangat urgen bukan hanya untuk kepentingan lokal tetapi internasional juga akan menilai pemilu kita,” tuturnya.

Sumanto meyakini jika sampai DPT setelah pengesahan tetap kisruh dalam jumlah banyak, maka potensi konflik pada pemilu dan pasca pemilu akan besar.

Baca berita:
KPU akhirnya tunda pengumuman DPT