KPU tantang Bawaslu serahkan data pemilih bermasalah
Kamis, 24 Oktober 2013 - 15:29 WIB
KPU tantang Bawaslu serahkan data pemilih bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menantang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menyerahkan data daftar pemilih bermasalah (invalid) yang disampaikan saat rapat pleno terbukan bersama partai, Rabu, 23 Oktober 2013.
Bawaslu menyebutkan sebanyak 10 juta lebih, pemilih bermasalah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Komisioner KPU Sigit Pamungkas, pasca ditundanya waktu penetapan DPT, pihaknya langsung menagih data yang dimiliki Bawaslu untuk ditindak lanjuti sebagai bahan perbaikan DPT.
Tetapi, hari ini Bawaslu belum juga menyerahkan data pemilih bermasalah tersebut secara detail.
"Kami minta Bawaslu memberikan data detail, bukan yang 10 jutaan seperti yang disampaikan kemarin," kata Sigit, di kantor KPU, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Sementara, saat rapat pleno terbuka Rabu, 23 Oktober 2013, KPU justru menanyakan secara rinci jumlah pemilih bermasalah sampai di tingkat kabupaten/kota yang disebutkan Bawaslu.
Pasalnya, Bawaslu hanya menyampaikan jumlah total tetapi tak sampai pada penelusuran di tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Kami masih menunggu dari Bawaslu. Mana dan siapa saja (pemilih bermasalah) 10 juta yang disampaikan mereka," ujarnya.
Seperti diketahui, DPT akhirnya ditunda setelah Bawaslu menemukan sejumlah pemilih bermasalah. Bawaslu dan partai politik memberikan waktu selama dua minggu kepada KPU, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum diputuskan pada tanggal 4 November mendatang.
Klik di sini untuk berita terkait.
Bawaslu menyebutkan sebanyak 10 juta lebih, pemilih bermasalah ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Komisioner KPU Sigit Pamungkas, pasca ditundanya waktu penetapan DPT, pihaknya langsung menagih data yang dimiliki Bawaslu untuk ditindak lanjuti sebagai bahan perbaikan DPT.
Tetapi, hari ini Bawaslu belum juga menyerahkan data pemilih bermasalah tersebut secara detail.
"Kami minta Bawaslu memberikan data detail, bukan yang 10 jutaan seperti yang disampaikan kemarin," kata Sigit, di kantor KPU, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Sementara, saat rapat pleno terbuka Rabu, 23 Oktober 2013, KPU justru menanyakan secara rinci jumlah pemilih bermasalah sampai di tingkat kabupaten/kota yang disebutkan Bawaslu.
Pasalnya, Bawaslu hanya menyampaikan jumlah total tetapi tak sampai pada penelusuran di tingkat kabupaten/kota, bahkan tingkat kecamatan dan kelurahan.
"Kami masih menunggu dari Bawaslu. Mana dan siapa saja (pemilih bermasalah) 10 juta yang disampaikan mereka," ujarnya.
Seperti diketahui, DPT akhirnya ditunda setelah Bawaslu menemukan sejumlah pemilih bermasalah. Bawaslu dan partai politik memberikan waktu selama dua minggu kepada KPU, untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebelum diputuskan pada tanggal 4 November mendatang.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
