9 program Kemen PANRB terkait reformasi birokrasi
Rabu, 23 Oktober 2013 - 02:58 WIB
9 program Kemen PANRB terkait reformasi birokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) mengejar program Reformasi Birokrasi Nasional.
Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, bahwa reformasi birokrasi ditempatkan menjadi prioritas utama dari 11 pelaksanaan pembangunan nasional.
Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, inti dari reformasi birokrasi adalah kemauan untuk bekerja keras menciptakan sebuah perubahan tata kelola pemerintahan yang baik yang berujung pada penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
Untuk lebih tercapainya tujuan birokrasi, lanjutnya, ia selaku ketua tim nasional mencanangkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi.
"Yang pertama yakni penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS seperti pengajuan formasi pegawai baru dilengkapi analisa jabatan, evaluasi jabatan, serta rencana seleksi K-2 tahun 2013-2014 sebesar 218 ribu CPNS atau 30 persen dari 620 ribu," jelasnya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa 22 Oktober 2013.
Ketiga, kata Azwar, yakni sistem seleksi CPNS dan promosi PNS yang dilakukan secara terbuka. Hal itu guna mewujudkan profesionalisme PNS.
"Kelima kemudian ada pengembangan sistem e-government, lalu peningkatan pelayanan publik, ada pula peningkatan transparansi akuntabilitas aparatur, kemudian peningkatan kesejahteraan PNS, dan yang terakhir efisiensi biaya perjalanan dinas dan honorarium tim," paparnya.
Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, bahwa reformasi birokrasi ditempatkan menjadi prioritas utama dari 11 pelaksanaan pembangunan nasional.
Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, inti dari reformasi birokrasi adalah kemauan untuk bekerja keras menciptakan sebuah perubahan tata kelola pemerintahan yang baik yang berujung pada penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
Untuk lebih tercapainya tujuan birokrasi, lanjutnya, ia selaku ketua tim nasional mencanangkan sembilan program percepatan reformasi birokrasi.
"Yang pertama yakni penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS seperti pengajuan formasi pegawai baru dilengkapi analisa jabatan, evaluasi jabatan, serta rencana seleksi K-2 tahun 2013-2014 sebesar 218 ribu CPNS atau 30 persen dari 620 ribu," jelasnya di Universitas Indonesia (UI), Depok, Selasa 22 Oktober 2013.
Ketiga, kata Azwar, yakni sistem seleksi CPNS dan promosi PNS yang dilakukan secara terbuka. Hal itu guna mewujudkan profesionalisme PNS.
"Kelima kemudian ada pengembangan sistem e-government, lalu peningkatan pelayanan publik, ada pula peningkatan transparansi akuntabilitas aparatur, kemudian peningkatan kesejahteraan PNS, dan yang terakhir efisiensi biaya perjalanan dinas dan honorarium tim," paparnya.
(maf)
