KPU dinilai serabutan masukkan daftar pemilih
Selasa, 22 Oktober 2013 - 14:41 WIB
KPU dinilai serabutan masukkan daftar pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan dan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Mochamad Afifuddin menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terkesan asal kerja, saat memasukan daftar pemilih dalam Sistem Daftar Pemilih (Sidalih), sebagai acuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan ditetapkan.
Menurutnya, kesalahan terbesar KPU adalah menyiapkan teknologi Sidalih pada saat masuk menjelang penetapan DPT. Sehingga, hal tersebut justru menjadi beban bagi KPU dalam melakukan finalisasi DPT.
"Kalau teknologi tak disiapkan dari awal, kita akan tertatih-tatih. Harusnya beban semacam ini jangan ditetapkan di bulan ini," kata Afifuddin, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2013).
Ditambahkan dia, Sidalih merupakan sistem berbasis teknologi maju yang dimiliki KPU. Namun, jika penggunaan Sidalih tak berfungsi untuk memasukkan data pemilih secara akurat, maka penggunaan Sidalih bisa mempengaruhi hasil pemilu. "Kalau KPU serabutan (asal kerja) masukan data, jangan sampai masalah ini hambat masalah lain," ujarnya.
Sementara itu, akeses publik untuk mendapatkan informasi terkait DPT harusnya dibuka selebar mungkin. Kata dia, jangan sampai informasi DPT hanya menjadi konsumsi antara KPU dengan partai politik peserta pemilu.
Diakuinya, saat ini masyarakat memang kesulitan untuk mengetahui informasi secara menyeluruh terkait DPT tersebut. Padahal masalah DPT merupakan hal paling utama dalam tahapan pemilu.
"JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) sudah terima undangan bersama dengan pemantau lain terkait penetapan DPT," ucapnya.
Baca berita terkait, pegiat pemilu tanyakan masalah DPT.
Soal DPT, Bawaslu akui lemah lakukan pengawasan.
Menurutnya, kesalahan terbesar KPU adalah menyiapkan teknologi Sidalih pada saat masuk menjelang penetapan DPT. Sehingga, hal tersebut justru menjadi beban bagi KPU dalam melakukan finalisasi DPT.
"Kalau teknologi tak disiapkan dari awal, kita akan tertatih-tatih. Harusnya beban semacam ini jangan ditetapkan di bulan ini," kata Afifuddin, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2013).
Ditambahkan dia, Sidalih merupakan sistem berbasis teknologi maju yang dimiliki KPU. Namun, jika penggunaan Sidalih tak berfungsi untuk memasukkan data pemilih secara akurat, maka penggunaan Sidalih bisa mempengaruhi hasil pemilu. "Kalau KPU serabutan (asal kerja) masukan data, jangan sampai masalah ini hambat masalah lain," ujarnya.
Sementara itu, akeses publik untuk mendapatkan informasi terkait DPT harusnya dibuka selebar mungkin. Kata dia, jangan sampai informasi DPT hanya menjadi konsumsi antara KPU dengan partai politik peserta pemilu.
Diakuinya, saat ini masyarakat memang kesulitan untuk mengetahui informasi secara menyeluruh terkait DPT tersebut. Padahal masalah DPT merupakan hal paling utama dalam tahapan pemilu.
"JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) sudah terima undangan bersama dengan pemantau lain terkait penetapan DPT," ucapnya.
Baca berita terkait, pegiat pemilu tanyakan masalah DPT.
Soal DPT, Bawaslu akui lemah lakukan pengawasan.
(maf)
