Pegiat pemilu tanyakan masalah DPT
Pegiat pemilu tanyakan masalah DPT
A
A
A
Sindonews.com - Jika tak ada aral melintang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) rencananya besok akan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional.
Tetapi, sejumlah organisasi penggiat pemilu masih meragukan akurasi DPT hasil pencatatan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut Muhammad Afifuddin, dua lembaga seperti KPU dan Bawaslu harus bertanggung jawab terkait carut marutnya DPT. Afifuddin menilai, temuan sejumlah DPT yang kurang valid baru dipublis kepada masyarakat menjelang penetapan DPT besok.
"Angka 1,7 terus naik 7,7 ditemukan publik dimasa perpanjangan. Bawaslu ini kan dibayar negara. Apa yang dilakukan KPU Bawaslu, harusnya lebih awal," kata Afif saat diskusi Menuju Pada Penetapan DPT, di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2013).
Selain itu, Afif menganggap sejak awal permasalahan DPT berada dalam Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Tetapi, KPU dan Bawaslu terkesan lambat dalam mengantisipasi tersebut. Ia mengaku, jika Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi patokan pemilih, maka angka DPT bisa bertambah dan bisa berkurang.
"Permasalahan itu sejak awal ada di Depdagri yang punya KTP pasti terdaftar di TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayat mengkritisi DPT luar negeri. Menurutnya, jutaan buruh yang berada diluar negeri tak luput dari pencatatan DPT. Kata Anis, KPU dan Bawaslu hanya berkonsentrasi pada kalangan masyarakat yang tinggal di luar negeri diluar kalangan buruh. "Bawaslu kurang greget termasuk diluar negeri itu sangat lemah," tegasnya.
Untuk diketahui, turut hadir sebagai pembicara diskusi, Daniel Zuchron (Anggota Bawaslu RI), Hasyim Asy'ari (Senior Voter Registration Expert, UNDIP), Toto Sugiarto (SSS), M.Afifuddin (Kornas JPPR), dan Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care), serta anggota Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Berita terkait:
KPU siapkan 1.000 surat suara cadangan per dapil
Tetapi, sejumlah organisasi penggiat pemilu masih meragukan akurasi DPT hasil pencatatan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut Muhammad Afifuddin, dua lembaga seperti KPU dan Bawaslu harus bertanggung jawab terkait carut marutnya DPT. Afifuddin menilai, temuan sejumlah DPT yang kurang valid baru dipublis kepada masyarakat menjelang penetapan DPT besok.
"Angka 1,7 terus naik 7,7 ditemukan publik dimasa perpanjangan. Bawaslu ini kan dibayar negara. Apa yang dilakukan KPU Bawaslu, harusnya lebih awal," kata Afif saat diskusi Menuju Pada Penetapan DPT, di Media Center KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2013).
Selain itu, Afif menganggap sejak awal permasalahan DPT berada dalam Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Tetapi, KPU dan Bawaslu terkesan lambat dalam mengantisipasi tersebut. Ia mengaku, jika Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menjadi patokan pemilih, maka angka DPT bisa bertambah dan bisa berkurang.
"Permasalahan itu sejak awal ada di Depdagri yang punya KTP pasti terdaftar di TPS (Tempat Pemungutan Suara)," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayat mengkritisi DPT luar negeri. Menurutnya, jutaan buruh yang berada diluar negeri tak luput dari pencatatan DPT. Kata Anis, KPU dan Bawaslu hanya berkonsentrasi pada kalangan masyarakat yang tinggal di luar negeri diluar kalangan buruh. "Bawaslu kurang greget termasuk diluar negeri itu sangat lemah," tegasnya.
Untuk diketahui, turut hadir sebagai pembicara diskusi, Daniel Zuchron (Anggota Bawaslu RI), Hasyim Asy'ari (Senior Voter Registration Expert, UNDIP), Toto Sugiarto (SSS), M.Afifuddin (Kornas JPPR), dan Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care), serta anggota Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Berita terkait:
KPU siapkan 1.000 surat suara cadangan per dapil
(maf)
Explore More