Rakyat tak bisa dipaksakan taati program KB
Minggu, 20 Oktober 2013 - 15:52 WIB
Rakyat tak bisa dipaksakan taati program KB
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim mengatakan, tidak ada keharusan untuk pemerintah menetapkan jumlah anak masyarakat Indonesia, sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB) yang membatasi keluarga dengan dua anak.
Menurutnya, untuk itu masyarakatlah yang menentukan jumlah anak yang akan dimiliki. "Hal ini kembali kepada kepala keluarganya sendiri, demi kesejahteraan anak-anaknya," ucapnya saat dihubungi KORAN SINDO, Minggu 20 Oktober 2013.
Menurut Emil, dari pendapat para ahli seseorang dua anak merupakan jumlah yang ideal dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya, hal ini juga akan berbuah baik untuk kesehatan para perempuan.
"Namun, itu terserah kepada orang tua, mau terima atau enggak. Yang jelas pemerintah tidak boleh memaksakan," katanya
Dalam hal ini, kepentingan keluarga harus diperhatikan. Bahwa kesehatan dan kesejahteraan keluarga lebih penting dibandingkan manfaat kependudukan. Untuk itu pemerintah harus memberikan fasilitas berupa ransangan bukan berupa keputusan dengan paksaan.
"Jika mempunyai dua anak akan lebih mudah untuk menyekolahkan mereka, dibandingkan menyekolahkan lima sampai 10 anak. Karena setiap orang tua mempunyai tanggung jawab bukan pemerintah ambil alih tanggung jawab orang tua," tegas dia.
Menurutnya, untuk itu masyarakatlah yang menentukan jumlah anak yang akan dimiliki. "Hal ini kembali kepada kepala keluarganya sendiri, demi kesejahteraan anak-anaknya," ucapnya saat dihubungi KORAN SINDO, Minggu 20 Oktober 2013.
Menurut Emil, dari pendapat para ahli seseorang dua anak merupakan jumlah yang ideal dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya, hal ini juga akan berbuah baik untuk kesehatan para perempuan.
"Namun, itu terserah kepada orang tua, mau terima atau enggak. Yang jelas pemerintah tidak boleh memaksakan," katanya
Dalam hal ini, kepentingan keluarga harus diperhatikan. Bahwa kesehatan dan kesejahteraan keluarga lebih penting dibandingkan manfaat kependudukan. Untuk itu pemerintah harus memberikan fasilitas berupa ransangan bukan berupa keputusan dengan paksaan.
"Jika mempunyai dua anak akan lebih mudah untuk menyekolahkan mereka, dibandingkan menyekolahkan lima sampai 10 anak. Karena setiap orang tua mempunyai tanggung jawab bukan pemerintah ambil alih tanggung jawab orang tua," tegas dia.
(maf)
