Caleg incumbent diuntungkan kisruh DPT dan e-KTP
Jum'at, 18 Oktober 2013 - 18:26 WIB
Caleg incumbent diuntungkan kisruh DPT dan e-KTP
A
A
A
Sindonews.com - Calon Legislatif (Caleg) yang maju kembali dalam Pemilihan Legislatif 2014 atau caleg incumbent dinilai sangat diuntungkan terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta lambatnya pembagian Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) kepada masyarakat.
"Saya memprediksi nanti justru caleg incumbent yang diuntungkan terkait masalah DPT dan e-KTP yang belum jelas ini," ujar Arie Wiryawan Al Rasyid, caleg dari Partai Nasdem, saat diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Kisruh DPT dan lambatnya e-KTP jika tidak diselesaikan secara cepat oleh KPU dan Kementerian Dalam Negeri, minimal sebelum waktu penetapan DPT, maka potensi kisruh DPT semakin besar.
"Nanti ada istilah pemilih zombie. Orang yang sudah enggak ada, orang sudah mati, tapi daftarnya tetap ada," ucapnya.
Dikatakan Arie, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan DPT. Menurutnya, letak kekecewaan sejumlah caleg yang akhirnya tak menang dalam Pileg sebagian besar dilatarbelakangi oleh kisruhnya DPT.
"Jadi tugas Bawaslu ini berat. Kalau enggak dikerjakan bisa merugikan caleg-caleg yang baru maju," tegasnya.
Senada dengan Arie, Agus Melaz peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, persoalan pemilu sejak dulu masih berkutat pada soal DPT. Sehingga, kata dia, hal tersebut yang harus menjadi acuan dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilu.
"DPT ini yang selalu jadi persoalan dari waktu ke waktu masalah pemilu kita. Makanya ini perlu dicermati termasuk untuk caleg yang baru ini," tambahnya.
"Saya memprediksi nanti justru caleg incumbent yang diuntungkan terkait masalah DPT dan e-KTP yang belum jelas ini," ujar Arie Wiryawan Al Rasyid, caleg dari Partai Nasdem, saat diskusi di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Kisruh DPT dan lambatnya e-KTP jika tidak diselesaikan secara cepat oleh KPU dan Kementerian Dalam Negeri, minimal sebelum waktu penetapan DPT, maka potensi kisruh DPT semakin besar.
"Nanti ada istilah pemilih zombie. Orang yang sudah enggak ada, orang sudah mati, tapi daftarnya tetap ada," ucapnya.
Dikatakan Arie, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan DPT. Menurutnya, letak kekecewaan sejumlah caleg yang akhirnya tak menang dalam Pileg sebagian besar dilatarbelakangi oleh kisruhnya DPT.
"Jadi tugas Bawaslu ini berat. Kalau enggak dikerjakan bisa merugikan caleg-caleg yang baru maju," tegasnya.
Senada dengan Arie, Agus Melaz peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, persoalan pemilu sejak dulu masih berkutat pada soal DPT. Sehingga, kata dia, hal tersebut yang harus menjadi acuan dari tahun ke tahun pelaksanaan pemilu.
"DPT ini yang selalu jadi persoalan dari waktu ke waktu masalah pemilu kita. Makanya ini perlu dicermati termasuk untuk caleg yang baru ini," tambahnya.
(hyk)
