Politik dinasti terbentuk karena kesalahan parpol

Sindonews.com - Maraknya politik dinasti di beberapa daerah, menjadi tanggung jawab partai politik (parpol). Pasalnya, politik dinasti tidak akan menjadi persoalan jika dalam proses rekruitmen dilakukan transparan dan akuntabel dengan menimbang kemampuan dan kapasitas.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, politik dinasti tidak menjadi persoalan sepanjang mekanisme dan syarat-syarat demokrasi terpenuhi.

Sehingga memang perlu pembenahan terkait persyaratan-persyaratan rekruitmen, sehingga politik dinasti tidak diartikan secara negatif. Politik dinasti dalam arti positif adalah terpenuhi syarat demokrasi.

"Menjadi negatif karena melanggar etika demokrasi. Parpol dalam rekruitmen harus sesuai dengan syarat demokratis. Tidak dalam hal negatif dari politik dinasti. Misalnya karena kedekatan saja bukan karena kemampuan," katanya dalam diskusi dialektika demokrasi dengan tema 'Politik Dinasti dan Demokrasi' di Gedung DPR, Jumat (18/10/2013).

Agun mengusulkan agar persyaratan dalam rekruitmen calon kepala daerah diperketat. Menurut dia pengetatan aturan akan dapat meminimalisir praktik politik dinasti. "Contoh, ketika orang mau maju jadi kepala daerah, dia minimal berdomisili di situ 20 tahun," katanya.

Dia mengatakan, terkait politik dinasti hendaknya tidak saling menyalahkan. Tidak hanya persoalan persyaratan dalam rekruitmen, tetapi perlunya mendidik pemilih untuk lebih cerdas. Sehingga tidak mudah dimobilisasi.

"Kami semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Dengan mendorong semua stakeholder. Terutama pemilih, khususnya pemilih pemilih pemula untuk memilih. Ini harus dididik untuk menjadi pemilih cerdas," katanya.

Agun mengayakan, saat ini merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang memang secara objektif masih pada tahapan proses, yang menuntut partispasi menuju demokrasi yang berkualitas. "Demokrasi yang berkualitas belum tentu meniadakan politik dinasti," katanya.

Klik di sini untuk berita terkait.