Gun Gun nilai kinerja Bawaslu lambat
Gun Gun nilai kinerja Bawaslu lambat
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto menilai, kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak boleh kalah cepat dengan organisasi penggiat pemilu, soal pengawasan daftar pemilih tetap (DPT) yang bakal diumumkan secara nasional pada 23 Oktober mendatang.
Menurutnya, Bawaslu harus lebih maju soal data DPT. Pasalnya, lembaga tersebut adalah lembaga pengawas pemilu yang sah mengawasi proses penyelenggaraan pemilu.
"Bawaslu itu tidak bisa skeptis sama data penggiat pemilu. Harus bisa jadi pembanding data yang ditemukan mereka (penggiat)," kata Gun Gun, kepada Sindonews, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Jelang penetapan DPT, menurutnya hal paling krusial bagi Bawaslu adalah mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya, untuk mendapatkan data seakurat mungkin. Pasalnya, letak persoalan pemilu paling mendasar berada pada DPT yang bersifat final.
"DPT menjadi masalah paling krusial. Hak pilih masyarakat ditentukan di sana. Makanya butuh pengawasan yang tidak main-main," ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu merilis data DPT bermasalah. Hasil temuan Bawaslu menyebutkan terdapat sekira 1 juta suara pemilih, yang dikatakan kurang akurat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sedangkan, beberapa organisasi penggiat pemilu seperti Jaringan Pendidik dan Pemilih Rakyat (JPPR), Lingkar Madani Indonesia (Lima), Perludem dan Formappi disinyalir memiliki data lebih dari 1 juta pemilih invalid.
Menurut Koordinator JPPR Mohammad Afiffudin, Bawaslu bekerja tidak maksimal. Ia juga mempertanyakan bagaimana bisa lembaga negara yang memperoleh anggaran Rp1 triliun, hanya melakukan pemantauan di 68 Kabupaten atau kota.
Pasalnya lembaga tersebut merupakan lembaga permanen dan tersebar di seluruh Indonesia sampai pada tingkat kecamatan.
Sebagai lembaga resmi yang diberikan amanah oleh Undang-undang untuk mengawasi proses tahapan pemilu, sudah menjadi kewajiban bagi Bawaslu untuk bekerja keras, melakukan monitoring terhadap semua tahapan pemilu, bahkan mengeksekusi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.
"Tapi semua itu tak dilakukan Bawaslu. Mana temuan data pemilih dari ratusan kab/kota yang lain? Seandainya Bawaslu lebih maksimal kerjanya, maka temuannya bisa lebih banyak masalah dalam DPT. Kalau KPU menetapkan," papar Affif beberapa waktu lalu.
"DPT ditingkat kab/kota, harusnya Bawaslu juga bisa menghadirkan temuan di tingkat kab/kota, karena asumsi kami masih banyak sekali masalah dalam pemutakhiran DPT ini," sambungnya.
Baca juga Bawaslu nilai perdebatan DPT terlambat.
Menurutnya, Bawaslu harus lebih maju soal data DPT. Pasalnya, lembaga tersebut adalah lembaga pengawas pemilu yang sah mengawasi proses penyelenggaraan pemilu.
"Bawaslu itu tidak bisa skeptis sama data penggiat pemilu. Harus bisa jadi pembanding data yang ditemukan mereka (penggiat)," kata Gun Gun, kepada Sindonews, Jakarta, Jumat (18/10/2013).
Jelang penetapan DPT, menurutnya hal paling krusial bagi Bawaslu adalah mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya, untuk mendapatkan data seakurat mungkin. Pasalnya, letak persoalan pemilu paling mendasar berada pada DPT yang bersifat final.
"DPT menjadi masalah paling krusial. Hak pilih masyarakat ditentukan di sana. Makanya butuh pengawasan yang tidak main-main," ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu merilis data DPT bermasalah. Hasil temuan Bawaslu menyebutkan terdapat sekira 1 juta suara pemilih, yang dikatakan kurang akurat dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sedangkan, beberapa organisasi penggiat pemilu seperti Jaringan Pendidik dan Pemilih Rakyat (JPPR), Lingkar Madani Indonesia (Lima), Perludem dan Formappi disinyalir memiliki data lebih dari 1 juta pemilih invalid.
Menurut Koordinator JPPR Mohammad Afiffudin, Bawaslu bekerja tidak maksimal. Ia juga mempertanyakan bagaimana bisa lembaga negara yang memperoleh anggaran Rp1 triliun, hanya melakukan pemantauan di 68 Kabupaten atau kota.
Pasalnya lembaga tersebut merupakan lembaga permanen dan tersebar di seluruh Indonesia sampai pada tingkat kecamatan.
Sebagai lembaga resmi yang diberikan amanah oleh Undang-undang untuk mengawasi proses tahapan pemilu, sudah menjadi kewajiban bagi Bawaslu untuk bekerja keras, melakukan monitoring terhadap semua tahapan pemilu, bahkan mengeksekusi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.
"Tapi semua itu tak dilakukan Bawaslu. Mana temuan data pemilih dari ratusan kab/kota yang lain? Seandainya Bawaslu lebih maksimal kerjanya, maka temuannya bisa lebih banyak masalah dalam DPT. Kalau KPU menetapkan," papar Affif beberapa waktu lalu.
"DPT ditingkat kab/kota, harusnya Bawaslu juga bisa menghadirkan temuan di tingkat kab/kota, karena asumsi kami masih banyak sekali masalah dalam pemutakhiran DPT ini," sambungnya.
Baca juga Bawaslu nilai perdebatan DPT terlambat.
(stb)
Explore More