KPU akui tender logistik pemilu rawan penyimpangan

Sindonews.com - Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman mengaku khawatir, proses prakualifikasi dan saat lelang tender pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 tak berjalan baik.

Menurutnya, jika kondisinya demikian, proses lelang itu menjadi rawan dimanfaatkan pihak tertentu. Untuk mengantisipasi itu, kata Arif, KPU meminta kepada peserta lelang tender, agar tak melakukan komunikasi atau kesepakatan di luar jadwal yang sudah ditentukan KPU.

"Kita minta tidak ada obrolan atau pertemuan di luar yang sudah ditentukan KPU. Ini aturan yang harus ditaati bersama," tegas Arif, di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2013).

Dari itu, soal pengawasan, pihaknya meminta partisipasi publik termasuk lembaga pengawasan serta organisasi kemasyarakatan lebih aktif mengontrol proses lelang tersebut. "Tadi kita undang ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ada ICW (Indonesia Corruption Watch) semua yang ada tadi itu kan akan mengawasi," ujarnya.

Untuk diketahui, berdasarkan jadwal pelaksanaan lelang logistik Pemilu 2014, KPU bakal melaksanakan prakualifikasi yang dimulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 13 November 2014. Berikutnya, proses pelelangan dilakukan tanggal 14 November sampai dengan 16 Desember. Dan terakhir, penetapan pemenang lelang tender akan diumumkan pada tanggal 17 Desember 2014.

Baca berita terkait, KPU siapkan Rp2,9 T untuk logistik pemilu.