DPT belum ditetapkan, KPU sudah lelang logistik pemilu
Kamis, 17 Oktober 2013 - 15:28 WIB
DPT belum ditetapkan, KPU sudah lelang logistik pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi baru akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 23 Oktober mendatang. Tetapi KPU sudah melakukan penentuan lelang tender kebutuhan pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu 2014.
Menurut ketua KPU Husni Kamil Manik, pihaknya tak akan menunggu waktu penetapan DPT. Karena proses lelang kebutuhan logistik harus sudah ditemukan hasilnya sebelum DPT tersebut di umumkan.
"Kalau menunggu DPT ditetapkan, maka waktu pelelangan kebutuhan logistik tidak akan cukup," kata Husni, di KPU, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Lebih jauh Husni menerangkan, keterbatasan waktu menjadi faktor utama dari dipercepatnya proses pelelangan kebutuhan logistik tersebut. Sebab sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU, proses pelaksanaan lelang hanya berlangsung selama dua setengah bulan, terhitung sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan 17 Desember 2013.
Selain itu, kata Husni, pihaknya tak terlalu khawatir jika akhirnya terjadi perselisihan data KPU dengan data riil di lapangan. Termasuk data DPT, Ia mengaku bisa menggunakan waktu tersisa untuk melakukan perubahan.
"Tidak ada soal, karena proses produksinya dimulai dari tanggal 10 januari 2013. Jadi kalo ada data yang tidak sinkron bisa di adendum (diubah, red)," ujarnya.
Untuk diketahui, KPU menggunakan data Darftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) sebagai acuan untuk merilis kebutuhan pengadaan barang dan jasa atau logistik Pemilu 2014. Hal itu dilakukan lebih cepat ketimbang finalisasi DPT yang baru diumumkan pada 23 Oktober 2014 mendatang.
Baca berita sebelumnya, KPU siapkan Rp2,9 T untuk logistik pemilu.
Menurut ketua KPU Husni Kamil Manik, pihaknya tak akan menunggu waktu penetapan DPT. Karena proses lelang kebutuhan logistik harus sudah ditemukan hasilnya sebelum DPT tersebut di umumkan.
"Kalau menunggu DPT ditetapkan, maka waktu pelelangan kebutuhan logistik tidak akan cukup," kata Husni, di KPU, Jakarta, Kamis (17/10/2013).
Lebih jauh Husni menerangkan, keterbatasan waktu menjadi faktor utama dari dipercepatnya proses pelelangan kebutuhan logistik tersebut. Sebab sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU, proses pelaksanaan lelang hanya berlangsung selama dua setengah bulan, terhitung sejak tanggal 16 Oktober sampai dengan 17 Desember 2013.
Selain itu, kata Husni, pihaknya tak terlalu khawatir jika akhirnya terjadi perselisihan data KPU dengan data riil di lapangan. Termasuk data DPT, Ia mengaku bisa menggunakan waktu tersisa untuk melakukan perubahan.
"Tidak ada soal, karena proses produksinya dimulai dari tanggal 10 januari 2013. Jadi kalo ada data yang tidak sinkron bisa di adendum (diubah, red)," ujarnya.
Untuk diketahui, KPU menggunakan data Darftar Pemilih Sementara Hasil Perubahan (DPSHP) sebagai acuan untuk merilis kebutuhan pengadaan barang dan jasa atau logistik Pemilu 2014. Hal itu dilakukan lebih cepat ketimbang finalisasi DPT yang baru diumumkan pada 23 Oktober 2014 mendatang.
Baca berita sebelumnya, KPU siapkan Rp2,9 T untuk logistik pemilu.
(lal)
