PDIP tak sepakat jika Jokowi disebut anak emas
Rabu, 16 Oktober 2013 - 17:31 WIB
PDIP tak sepakat jika Jokowi disebut anak emas
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah satu tahun memimpin Ibu Kota. Banyak hal positif sudah dilakukan mantan Wali Kota Solo ini. Namun, tak berarti dia menjadi Anak Emas di PDIP yang merupakan partai pengusungnya.
"Pak Jokowi itu sama dengan semua kader partai. Punya hak dan kewenangan yang sama. Kita juga punya bupati, gubernur, wali kota, anggota DPRD yang popular. Kita tidak menganakemaskan orang," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Menurutnya, secara subjektif PDIP tetap mendukung Jokowi. Namun, kalau melihat opini media dan pendapat masyarakat, sebab Jokowi ingin membangun birokrasi yang bersih dan birokrasi turun bertemu rakyat untuk menyelesaikan masalah infrastruktur, gorong-gorong dan lain-lain.
"Semua mulai dibenahi, angkutan umum, lebih bersih dan lebih sehat. Langkah-langkah yang ingin mengurangi kemacetan, kepadatan penduduk, dan banjir untuk bencana tahunan ini," tegasnya.
Selain itu, Tjahjo menilai, ketertiban masyarakat mulai didisiplinkan, seperti cabut pentil untuk kendaraan yang parkir liar. Kemudian, banyak acara-acara rakyat, misal pawai, karnaval dan sebagainya.
"Dia juga memindahkan rumah kumuh. Kita berharap, satu tahun ini sudah ada landasan. Kebijakan-kebijakan terhadap masyarakat kecil.
Dia juga meminta, agar ke depan Jokowi mempertimbangkan zona-zona publik yang gratis. "Sebenarnya, satu tahun ini sudah ada progres report, sudah ada pencanangan dan politocal will. Saya kira Jokowi-Ahok terbuka terhadap saran dan kritik," tandasnya.
Baca berita:
PDIP curigai partai penguasa di balik KPU-Lemsaneg
"Pak Jokowi itu sama dengan semua kader partai. Punya hak dan kewenangan yang sama. Kita juga punya bupati, gubernur, wali kota, anggota DPRD yang popular. Kita tidak menganakemaskan orang," jelas Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahjo Kumolo, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Menurutnya, secara subjektif PDIP tetap mendukung Jokowi. Namun, kalau melihat opini media dan pendapat masyarakat, sebab Jokowi ingin membangun birokrasi yang bersih dan birokrasi turun bertemu rakyat untuk menyelesaikan masalah infrastruktur, gorong-gorong dan lain-lain.
"Semua mulai dibenahi, angkutan umum, lebih bersih dan lebih sehat. Langkah-langkah yang ingin mengurangi kemacetan, kepadatan penduduk, dan banjir untuk bencana tahunan ini," tegasnya.
Selain itu, Tjahjo menilai, ketertiban masyarakat mulai didisiplinkan, seperti cabut pentil untuk kendaraan yang parkir liar. Kemudian, banyak acara-acara rakyat, misal pawai, karnaval dan sebagainya.
"Dia juga memindahkan rumah kumuh. Kita berharap, satu tahun ini sudah ada landasan. Kebijakan-kebijakan terhadap masyarakat kecil.
Dia juga meminta, agar ke depan Jokowi mempertimbangkan zona-zona publik yang gratis. "Sebenarnya, satu tahun ini sudah ada progres report, sudah ada pencanangan dan politocal will. Saya kira Jokowi-Ahok terbuka terhadap saran dan kritik," tandasnya.
Baca berita:
PDIP curigai partai penguasa di balik KPU-Lemsaneg
(kri)
