PKB: Pemilukada langsung banyak mudaratnya
Selasa, 15 Oktober 2013 - 15:40 WIB
PKB: Pemilukada langsung banyak mudaratnya
A
A
A
Sindonews.com - Mekanisme pemilukada langsung menjadi perdebatan karena dinilai menghabiskan anggaran negara yang besar.
"Pemilukada langsung menghabiskan uang negara. Pemilukada langsung diperkirakan menghabiskan uang negara sekitar Rp15 triliun per tahun," ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (15/10/2013).
Dengan asumsi pemilukada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pemilukada per tahun, menghabiskan dana sekitar Rp75 triliun. "Dana yang tidak bisa dibilang kecil jika diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dibutuhkan masyarakat," kata Jafar.
"Belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon petahana yang sangat sulit dikontrol," tambahnya.
Marwan mengatakan, pemilukada langsung bisa merusak kohesifitas sosial. Pemilukada langsung seringkali membuat masyarakat terpecah belah.
"Akibatnya budaya gotong royong dan saling membantu semakin memudar akibat perbedaan dalam pemilihan kepala daerah," kata anggota Komisi V DPR RI ini.
Dia juga menambahkan, mekanisme pemilukada langsung hanya menyuburkan praktik politik uang yang lebih besar. Selama ini pemilukada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara.
"Sehingga setiap calon akan berlomba-lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memerhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan. Akibatnya jika terpilih tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan masyarakat, tapi lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal pemilulkada yang telah dikeluarkan," pungkasnya.
Serlain itu kata Marwan, pemilukada sering menimbulkan kerusuhan sosial, bahkan bisa jadi konflik horizontal. Akibat pemilukada langsung seringkali membuat kerusuhan sosial antar pendukung yang mengakibatkan kerugian materi seperti pengrusakan kantor bupati, kantor KPU dan lain sebagainya.
"Kerusuhan tidak melulu karena tidak siapnya calon yang kalah, tetapi seringkali terjadi akibat masifnya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon, sedangkan calon yang lain tidak mampu berbuat apa-apa," tandas politikus PKB ini.
Baca juga berita Politik uang dalam pemilukada tak bisa dihindari.
"Pemilukada langsung menghabiskan uang negara. Pemilukada langsung diperkirakan menghabiskan uang negara sekitar Rp15 triliun per tahun," ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (15/10/2013).
Dengan asumsi pemilukada setiap lima tahun sekali dikalikan biaya pemilukada per tahun, menghabiskan dana sekitar Rp75 triliun. "Dana yang tidak bisa dibilang kecil jika diwujudkan dalam bentuk program konkret yang dibutuhkan masyarakat," kata Jafar.
"Belum lagi adanya penyelewengan dana APBD oleh calon petahana yang sangat sulit dikontrol," tambahnya.
Marwan mengatakan, pemilukada langsung bisa merusak kohesifitas sosial. Pemilukada langsung seringkali membuat masyarakat terpecah belah.
"Akibatnya budaya gotong royong dan saling membantu semakin memudar akibat perbedaan dalam pemilihan kepala daerah," kata anggota Komisi V DPR RI ini.
Dia juga menambahkan, mekanisme pemilukada langsung hanya menyuburkan praktik politik uang yang lebih besar. Selama ini pemilukada tidak pernah lepas dari isu politik uang. Politik uang seakan menjadi kewajiban setiap calon kepala daerah jika ingin mendapatkan suara.
"Sehingga setiap calon akan berlomba-lomba untuk menyiapkan dana yang lebih besar untuk meraih kemenangan tanpa memerhitungkan dari mana dana tersebut didapatkan. Akibatnya jika terpilih tidak lagi memikirkan bagaimana membuat program yang dibutuhkan masyarakat, tapi lebih memikirkan bagaimana mengembalikan modal pemilulkada yang telah dikeluarkan," pungkasnya.
Serlain itu kata Marwan, pemilukada sering menimbulkan kerusuhan sosial, bahkan bisa jadi konflik horizontal. Akibat pemilukada langsung seringkali membuat kerusuhan sosial antar pendukung yang mengakibatkan kerugian materi seperti pengrusakan kantor bupati, kantor KPU dan lain sebagainya.
"Kerusuhan tidak melulu karena tidak siapnya calon yang kalah, tetapi seringkali terjadi akibat masifnya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon, sedangkan calon yang lain tidak mampu berbuat apa-apa," tandas politikus PKB ini.
Baca juga berita Politik uang dalam pemilukada tak bisa dihindari.
(lal)
