Akbar Tandjung: Politik dinasti bukan cuma Atut

Sindonews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengaku tak mempersoalkan adanya politik dinasti.

Menurutnya, tidak ada yang salah dari politik dinasti selama proses rekrutmen yang digunakan terbuka dan rakyat yang menentukan langsung pada pilihannya.

"Kalau soal dinasti, kalau kita melihat fenomena yang ada, tidak hanya keluarga Bu Atut, keluarga lain juga," katanya di sela-sela acara diskusi di Kampus UI, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2013).

Akbar meminta semua pihak menghormati politik yang pemilihannya ditentukan secara langsung oleh rakyat. Sekalipun, lanjut Akbar, pada hasilnya pilihan itu memiliki unsur kedekatan antara satu dengan lainnya.

"Rakyatlah yang akan menentukan dan kita terus mengormati dari mereka-mereka yang telah memutuskan, kalau kebetulan itu ada yang berdekatan kita hormati," tkasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung soal politik dinasti yang dilakukan pejabat di daerah. Dirinya memantau persoalan yang tengah ramai dibicarakan di berbagai media massa, media sosial atau yang kini menjadi perhatian banyak masyarakat.

"Saya juga komunikasi dengan Mendagri, munculnya sejumlah kasus di daerah yang melibatkan pejabat-pejabat daerah dan ternyata pejabat-pejabat di daerah itu memiliki hubungan kekerabatan," ujar Presiden SBY saat konferensi persnya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2013.

SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini, mengaku sejauh ini sering mengingatkan kepada jajarannya di pemerintah daerah agar berhati-hati menggunakan kekuasaannya.

"Meskipun Undang-Undang Dasar (UUD) atau juga Undang-Undang tidak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintah, apakah ayah, ibu, anak, adik dan sebagainya itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan. Tetapi saya kira kita perlu memiliki norma batas kepatutan, yang patut itu seperti apa yang tidak patut itu seperti apa," katanya.

Menurutnya, yang berbahaya apabila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. "Godaannya besar," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengingatkan desentralisasi dan otonomi daerah (Otda) yang seolah-olah kekuasaan pemerintah daerah (pemda) lebih besar.

"Kekuasan gubernur wali kota juga jauh lebih besar dibandingkan era sebelum otonomi daerah, maka sekali lagi berhati-hati di dalam menggunakan kekuasaan, yang patut. Dan katakanlah kekuasan yang ada di satu orang atau satu keluarga yang kait-mengait itu memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan," ucapnya.

Berita mengenai sindiran Presiden SBY terhadap hubungan keluarga para pejabat di daerah.