MoU KPU dengan Lemsaneg buka intervensi militer
Jum'at, 11 Oktober 2013 - 16:51 WIB
MoU KPU dengan Lemsaneg buka intervensi militer
A
A
A
Sindonews.com - Kerja sama kesepemahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dinilai memberi ruang bagi militer untuk mengintervensi independensi penyelenggara pemilihan umum (pemilu).
"Kepala Lemsaneg itu kan mantan jenderal aktif. Kami tidak percaya cara kerja Lemsaneg itu bisa dikontrol KPU," kata koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeiry Sumampow, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Mentenh, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2013).
Menurut Jeiry, lima poin kerja sama tersebut, salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada Lemsaneg untuk menginput dan mengetahui informasi data pemilu. Jeiry mengakui, cara kerja Lemsaneg lebih canggih dalam urusan meretas data pemilu ketimbang KPU sendiri.
Sehingga, ia menduga KPU bakal kecolongan dalam hal ini. "Dia akan membuat sandi. Sudah pasti dia akan masuk untuk mengetahui data yang dimiliki KPU," ujarnya.
Selain itu, kata Jeiry, Lemsaneg merupakan lembaga negara di bidang intelijen yang langsung dibawah komando pemerintah. Menurutnya, dalam tradisi militer, komando atasan lebih didengarkan ketimbang intruksi lembaga lain, termasuk KPU. "Kan lemsaneg itu atasannya presiden, dan presidennya kan ketua partai," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, KPU sepakat menjalin kerja sama dengan Lemsaneg untuk mengamankan data pemilu. Kerja sama tersebut disinyalir karena KPU membutuhkan sistem pengamanan data yang belum tercover sepenuhnya oleh lembaga penyelenggara pemilu itu.
Baca juga berita terkait, MoU KPU dengan Lemsaneg diprotes aktivis pemilu.
"Kepala Lemsaneg itu kan mantan jenderal aktif. Kami tidak percaya cara kerja Lemsaneg itu bisa dikontrol KPU," kata koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeiry Sumampow, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Mentenh, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2013).
Menurut Jeiry, lima poin kerja sama tersebut, salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada Lemsaneg untuk menginput dan mengetahui informasi data pemilu. Jeiry mengakui, cara kerja Lemsaneg lebih canggih dalam urusan meretas data pemilu ketimbang KPU sendiri.
Sehingga, ia menduga KPU bakal kecolongan dalam hal ini. "Dia akan membuat sandi. Sudah pasti dia akan masuk untuk mengetahui data yang dimiliki KPU," ujarnya.
Selain itu, kata Jeiry, Lemsaneg merupakan lembaga negara di bidang intelijen yang langsung dibawah komando pemerintah. Menurutnya, dalam tradisi militer, komando atasan lebih didengarkan ketimbang intruksi lembaga lain, termasuk KPU. "Kan lemsaneg itu atasannya presiden, dan presidennya kan ketua partai," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, KPU sepakat menjalin kerja sama dengan Lemsaneg untuk mengamankan data pemilu. Kerja sama tersebut disinyalir karena KPU membutuhkan sistem pengamanan data yang belum tercover sepenuhnya oleh lembaga penyelenggara pemilu itu.
Baca juga berita terkait, MoU KPU dengan Lemsaneg diprotes aktivis pemilu.
(maf)
