SBY dinilai reaktif, tanggapi pengakuan Luthfi
SBY dinilai reaktif, tanggapi pengakuan Luthfi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S menilai, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi pengakuan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq terlalu berlebihan.
"Kita semua tahu, bahwa Pak SBY dikenal sebagai sosok yang reaktif, jika menyangkut nama baiknya dan pencitraan. Namun, terkesan lambat bertindak jika menyangkut rakyat," kata Umar kepada Sindonews, melalui telepon, Jumat (11/10/2013).
Menurut Umar, jika menyangkut permasalahan hukum, semua politikus di Indonesia termasuk SBY terkesan "cuci tangan". Pura-pura tidak kenal, pura-pura belum pernah ketemu.
"Namun ketika sudah dibuktikan, maka politikus di tanah air baru mengakui jika kenal dan pernah berkomunikasi. Jadi saya kira wajar, karena semua politikus semuanya sama," ungkapnya.
Dia mengatakan, seharusnya SBY tidak perlu reaktif seperti itu, menanggapi komentar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. "SBY bisa minta jubir atau menteri yang melakukan klarifikasi. Tidak perlu seorang negarawan reaktif seperti itu, terkecuali sudah ada proses hukum," katanya.
Menanggapi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap informasi tersebut, Umar menilai, KPK tentunya akan berhati-hati terhadap keterangan yang menyebutkan kepala negara.
"KPK pasti tidak akan berbuat banyak, jika hanya sebatas keterangan tanpa dilengkapi dengan dua bukti pendukung, dari keterangan tersebut," imbuhnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
"Kita semua tahu, bahwa Pak SBY dikenal sebagai sosok yang reaktif, jika menyangkut nama baiknya dan pencitraan. Namun, terkesan lambat bertindak jika menyangkut rakyat," kata Umar kepada Sindonews, melalui telepon, Jumat (11/10/2013).
Menurut Umar, jika menyangkut permasalahan hukum, semua politikus di Indonesia termasuk SBY terkesan "cuci tangan". Pura-pura tidak kenal, pura-pura belum pernah ketemu.
"Namun ketika sudah dibuktikan, maka politikus di tanah air baru mengakui jika kenal dan pernah berkomunikasi. Jadi saya kira wajar, karena semua politikus semuanya sama," ungkapnya.
Dia mengatakan, seharusnya SBY tidak perlu reaktif seperti itu, menanggapi komentar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. "SBY bisa minta jubir atau menteri yang melakukan klarifikasi. Tidak perlu seorang negarawan reaktif seperti itu, terkecuali sudah ada proses hukum," katanya.
Menanggapi sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap informasi tersebut, Umar menilai, KPK tentunya akan berhati-hati terhadap keterangan yang menyebutkan kepala negara.
"KPK pasti tidak akan berbuat banyak, jika hanya sebatas keterangan tanpa dilengkapi dengan dua bukti pendukung, dari keterangan tersebut," imbuhnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
Explore More