Dinasti Atut bukti Golkar gagal beri pendidikan politik
Kamis, 10 Oktober 2013 - 08:05 WIB
Dinasti Atut bukti Golkar gagal beri pendidikan politik
A
A
A
Sindonews.com - Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terseret ke dalam kasus dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar pada Pemilukada Lebak. Tak pelak, Partai Golkar sebagai partai tempat Atut dan keluarganya bernaung ikut terguncang.
Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto mengatakan, Partai Golkar semestinya tidak hanya memikirkan kekuasaan tetapi juga melakukan pendidikan politik. Menurutnya, mengguritanya Dinasti Atut bukti Golkar telah gagal melakukan hal itu.
"Mestinya parpol termasuk Golkar bukan hanya memikirkan itu (kekuasaan), namun juga memperhatikan pendidikan politik dan etika politik bagi masyarakat," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (10/10/2013).
Ia melanjutkan, memang tidak ada aturan yang mengatur tentang "politik keluarga" tersebut, namun secara etika politik ini jelas tidak baik.
"Saya melihat justru kekuasaan politik dinasti, akan menimbulkan kekuasaan seperti raja," tandasnya.
Bukan itu saja, pusat kekuasaan akan berada pada lingkaran itu-itu saja dan akan menyebabkan proses pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, adanya kecenderungan melibatkan anggota keluarga yang lain dalam mengatur program-program pemerintahan.
"Parahnya lagi peran kepala-kepala unit seperti kepala dinas, digerogoti oleh oknum yang mengatur ini. Saat ini sudah mulai terkuak praktik tersebut, dalam politik dinasti di Banten."
"Mestinya Golkar mengantisipasi politik dinasti menjalar di Golkar. Apalagi berlebihan, sebab akan menimbulkan kerugian bagi Golkar," pungkasnya.
Baca berita:
Kekuasaan Atut menggurita di wilayah Banten
Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto mengatakan, Partai Golkar semestinya tidak hanya memikirkan kekuasaan tetapi juga melakukan pendidikan politik. Menurutnya, mengguritanya Dinasti Atut bukti Golkar telah gagal melakukan hal itu.
"Mestinya parpol termasuk Golkar bukan hanya memikirkan itu (kekuasaan), namun juga memperhatikan pendidikan politik dan etika politik bagi masyarakat," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (10/10/2013).
Ia melanjutkan, memang tidak ada aturan yang mengatur tentang "politik keluarga" tersebut, namun secara etika politik ini jelas tidak baik.
"Saya melihat justru kekuasaan politik dinasti, akan menimbulkan kekuasaan seperti raja," tandasnya.
Bukan itu saja, pusat kekuasaan akan berada pada lingkaran itu-itu saja dan akan menyebabkan proses pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, adanya kecenderungan melibatkan anggota keluarga yang lain dalam mengatur program-program pemerintahan.
"Parahnya lagi peran kepala-kepala unit seperti kepala dinas, digerogoti oleh oknum yang mengatur ini. Saat ini sudah mulai terkuak praktik tersebut, dalam politik dinasti di Banten."
"Mestinya Golkar mengantisipasi politik dinasti menjalar di Golkar. Apalagi berlebihan, sebab akan menimbulkan kerugian bagi Golkar," pungkasnya.
Baca berita:
Kekuasaan Atut menggurita di wilayah Banten
(kri)
