Pemerintah belum maksimal akomodir aduan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Sistem pengaduan masyarakat yang dilakukan instansi pemerintah dinilai masih buruk. Instansi pemerintah tidak mengakomodasi pengaduan yang berdampak pada buruknya pelayanan publik.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Eko Prasodjo mengatakan, perlakuan instansi pemerintah baik di pusat dan daerah atas pengaduan masyarakat hanya seadanya.
Menurutnya, layanan pengaduan masyarakat belum menjadi instrumen manajemen untuk memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat. "Saya lihat secara umum pengaduan mayarakat belum menjadi feedback yang bagus di pemerintahan," katanya di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Eko mengatakan, meski dia mengakui pelayanan pengaduan masyarakat di Jogjakarta, Surabaya dan beberapa daerah sudah baik. Namun banyak daerah, masyarakat dipersulit untuk mengadukan
ketidakpuasan pelayanan publiknya.
"Instansi pemerintah belum membuka kotak saran pengaduan, prosedur pengaduan dan kepastian waktu pelayanan yang diberikan," ucapnya.
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Eko Prasodjo mengatakan, perlakuan instansi pemerintah baik di pusat dan daerah atas pengaduan masyarakat hanya seadanya.
Menurutnya, layanan pengaduan masyarakat belum menjadi instrumen manajemen untuk memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat. "Saya lihat secara umum pengaduan mayarakat belum menjadi feedback yang bagus di pemerintahan," katanya di Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Eko mengatakan, meski dia mengakui pelayanan pengaduan masyarakat di Jogjakarta, Surabaya dan beberapa daerah sudah baik. Namun banyak daerah, masyarakat dipersulit untuk mengadukan
ketidakpuasan pelayanan publiknya.
"Instansi pemerintah belum membuka kotak saran pengaduan, prosedur pengaduan dan kepastian waktu pelayanan yang diberikan," ucapnya.
(maf)